Tinta Media - DALAM KONSEP KAPITALISME, BBM tak ada bedanya dengan komoditas pasar. Individu boleh memiliki sumur minyak, lifting hingga pom bensin. Naik turunnya harga BBM sesuai dengan harga pasar dunia. Ketika permintaan banyak, harga naik. Ketika permintaan menurun, harga turun. Negara mendapatkan pendapatan dari menarik pajaknya.
.
DALAM KONSEP NEGARA ISLAM YANG BERSISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH, BBM bukanlah komoditas pasar tetapi sebagai energi penggerak dan termasuk umilkiyah ammah (kepemilikan umum). Hanya khilafah yang boleh mengelola sumur minyak, lifting hingga pom bensin. Swasta apalagi asing tidak boleh.
.
Kepada rakyatnya, khilafah tidak boleh menjual BBM dengan rangka mencari untung (karena memang BBM itu milik umum/rakyat, bukan milik negara). Harga yang muncul hanya berdasarkan biaya pengolahan dari sumur minyak hingga sampai ke rakyat plus biaya pemeliharaan saja. Bila ternyata muncul harga yang memberatkan sebagian rakyat, maka khilafah akan menyubsidinya.
.
Jadi perlu dicatat, harga BBM sama sekali tidak dikaitkan dengan harga pasar dunia. Bahkan bila negara terpaksa impor BBM karena ketersediaan di dalam negara kurang, negara pun harus menyubsidi harga BBM bila harga impor tersebut dinilai memberatkan rakyat.
.
Kalau produksi dalam negeri sudah menyukupi kebutuhan rakyat, BBM diekspor. Tentu saja diekspor dengan harga pasar dunia sehingga negara mendapatkan untung. Dan keuntungannya digunakan untuk kemaslahatan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi penyelenggara negara.
.
PRAKTIK DALAM NEGARA PANCASILA BERSISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI. Ketika harga minyak dunia naik dan harga BBM di Indonesia belum juga naik, rezim saat itu (rezim SBY) sesumbar bahwa pihaknya telah menyubsidi harga BBM. Targetnya adalah agar rezim diberikan kewenangan menaikkan harga BBM. Pasalnya waktu itu, kenaikan harga BBM hanya bisa dilakukan bila mendapatkan persetujuan DPR.
.
Padahal berdasarkan pernyataan para ahli, salah satunya Kwik Kian Gie, harga biaya produksi BBM jauh di bawah harga pasar dunia. Hal itu disampaikan pula kepada saya dalam satu kesempatan wawancara untuk tabloid Media Umat di era Presiden SBY.
.
Menurutnya, memang pemenuhan kebutuhan BBM ada yang produksi dalam negeri ada pula yang impor. Meski demikian, Indonesia tetap untung.
.
Saya pun mengerutkan dahi, lalu Kwik Kian Gie menegaskan kepada saya, bahkan sampai memberikan naskah kajiannya bahwa biaya produksi BBM itu jauh di bawah harga pasar dunia, sehingga keuntungannya dapat menutupi harga BBM impor dan tetap masih ada sisa. Sehingga Kwik Kian Gie menyimpulkan pemerintah tidak menyubsidi rakyat. Karena subsidi itu adalah harga jual lebih rendah dari modal, bukan lebih rendah daripada harga pasar.
.
Era Jokowi tinggal menikmati hasil perjuangan rezim SBY. Karena di masa SBY-lah UU terkait BBM bisa direvisi. Sehingga bisa menaikkan dan menurunkan harga BBM sesuai dengan harga pasar dunia.
.
Maka baru 20 hari jadi presiden pada 2014, Jokowi pun langsung menaikkan harga BBM. Sebagaimana SBY, Jokowi pun berkali-kali menaikkan harga BBM dan terkadang menurunkan harganya. Tetapi meskipun harga diturunkan, namun tidak pernah menyentuh angka sebelum dinaikkan. Jadi meski naik turun, hakikatnya ya naik.
.
Salah satu alasan mengapa harga dinaikkan ya seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Rabu (10/10/2018) ketika hendak menaikkan harga premium, “Kenaikan ini untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia.”
.
Tapi beberapa bulan terakhir ini harga minyak dunia terus-menerus turun. Negara-negara kapitalis berulang kali menurunkan harga BBM. Malaysia misalnya, bahkan dalam sebulan ini sampai lima kali turunkan harga.
.
Banyak pihak sudah mendesak agar harga BBM diturunkan. Tapi rezim yang mengaku paling pancasilais ini tidak juga menurunkan harga BBM. Bahkan barusan saya baca berita yang judulnya seperti dalam screenshot di bawah ini:
.
*Pertamina Sebut Harga BBM Tak Berubah Meski Minyak Dunia Naik atau Turun*
https://www.liputan6.com/.../pertamina-sebut-harga-bbm...
.
Kok rezim ini seperti lebih kapitalis daripada kapitalis ya? Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Bila tidak, mengapa rezim seperti ini dibiarkan membuat kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila? Bila sesuai Pancasila, mengapa kita mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam?
.
Ya, tindakan rezim ini, terlepas sesuai dengan Pancasila atau tidak, tapi pastinya bertentangan dengan Islam!
.
Bagi kaum Muslimin cukup hanya Islam saja sebagai standar dalam perbuatan diri, kelompok, maupun dalam bernegara serta dalam mengelola _milkiyah ammah_ (kepemilikan umum termasuk BBM). Bukan yang lain.
.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
.
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah: 50).
.
.
Depok, 11 Ramadhan 1441 H/ 4 Mei 2020 M
.
Joko Prasetyo
Jurnalis
