Tinta Media - Keputusan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di kisaran 30% per 3 September 2022 dinilai oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, menyengsarakan dan menzalimi rakyat.
“Menolak kenaikan harga BBM ini karena akan menyengsarakan dan menzalimi rakyat,” ungkapnya dalam siaran: BBM Naik!? Ini Sikap IJM, melalui kanal Justice Monitor, Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, saat ini rakyat sedang mengalami tekanan demi tekanan. “Efek pandemi yang belum pulih, PPN yang naik 11%, harga-harga komoditas yang meroket, juga BPJS yang menjadi syarat untuk pelayanan publik membuat rakyat seolah belum selesai sakitnya, sudah terjatuh, kemudian ditimpa tangga,” ungkapnya miris.
Apalagi, lanjutnya, kenaikan harga ini akan menaikkan inflasi di Indonesia 6 sampai 8%. “Apakah hal ini tidak dimengerti? Inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan yang akan menambah beban rakyat. Akibatnya, angka kemiskinan juga akan meningkat. Ini akan menyebabkan gelombang PHK makin besar, gelombang pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat,” urainya.
Memang, lanjutnya, ada program bantuan langsung tunai (BLT) yang diluncurkan. Namun, Rp600.000 untuk 4 bulan itu bisa menyelesaikan apa?
Harga Liberal
Agung mengatakan, harga minyak dalam negeri semestinya tidak dihargai dengan harga minyak internasional. Data 2018 menyebut harga produksi minyak mentah dalam negeri rata-rata US$19,7 per barel, sedangkan harga minyak dunia mencapai US$100 per barel . “Ini sangat jauh. Pada 2020, SKK Migas mengatakan sekitar US$25 per barel. Kemudian pada 2021 kuartal pertama sekitar US$11,88 per barel,” bandingnya.
Belum lagi, lanjutnya, kapasitas produksi internal itu bisa 70%. “Maka, jangan sampai dihargai dengan harga minyak internasional. Ini sangat lucu, padahal harga dalam negeri bisa murah,” ungkap Agung memberi saran.
Kata Agung, ruwetnya tata kelola energi akibat penerapan sistem kapitalisme. “Liberalisasi migas menyebabkan 44% sektor hulu migas kita dikuasai asing. Sementara itu di bagian hilirnya, harga didorong mengikuti harga keekonomian, menurut bahasa mereka. Namun, sebenarnya ini harga liberal. Harga dagang, bukan harga pelayanan,” jelasnya.
Solusi
Agung menegaskan ada beberapa hal yang harus dilakukan. “Pertama, stop liberalisasi sektor hulu migas. Migas harus dikembalikan menjadi bener-bener milik umum, muslim maupun non-muslim, dalam konteks Islam ini sudah sangat jelas. Harga juga tidak bisa diserahkan pada fluktuasi harga minyak internasional, tetapi semurah mungkin sesuai biaya produksi yang ada. Inilah konsep Islam. Jadi, dalam konteks ini, cabut UU migas dan UU Ciptaker karena meliberalisasi migas kita,” paparnya.
Kedua, sebutnya, meningkatkan produksi dalam negeri. “SKK Migas menyebutkan Indonesia memiliki 128 cekungan hidrokarbon yang baru diproduksi, 28 cekungan sisanya belum. Lalu menambah dan meningkatkan kualitas kilang minyak.
“Dana pengelolaannya bagaimana? Stop IKN, stop pembangunan jalan tol, stop proyek kereta cepat. Alihkan semua untuk membangun kilang minyak,” tegasnya.
Agung mengatakan, Indonesia memiliki bahan untuk energi baru terbarukan. “Ada air, matahari, energi nuklir, bahan lithium baterai. Semua ini berpeluang untuk dikelola. Jangan sampai diserahkan kepada asing kalau mau mandiri,” imbuhnya.
Ketiga, jelasnya, stop terlibat dalam pasar komoditas berjangka. ”Itu spekulasi, judi yang haram hukumnya. Stop juga penggunaan dolar Amerika Serikat yang sejak 1970 sudah tidak ada underlying emas dan peraknya. Ini menyebabkan tren harga minyak dunia semakin naik. Gunakan mata uang berbasis uang emas dan perak, dinar dan dirham,” urainya.
Agung menilai, ini persoalan besar sehingga harus terus berdakwah, muhasabah lil hukam, karena sistem ini harus diganti dengan sistem Islam dan penguasanya pun harus benar-benar bersih dan mau menjalankan syariat Islam.
“Itulah satu-satunya solusi karena Allah berjanji bahwa ketika itu diwujudkan, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi,” pungkasnya [] Irianti Aminatun
