Tinta Media - Kecewa dan sedih, itulah yang terjadi pada masyarakat ketika kenaikan BBM resmi diumumkan pada Sabtu, tanggal 3 September 2022. Di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, pemerintah menjadi raja tega dengan mengganti harga BBM. Dikatakan berganti harga karena naiknya tidak hanya dalam hitungan ratusan rupiah, tetapi jauh lebih tinggi dari kenaikan harga BBM yang terjadi selama ini.
Berikut ini adalah perubahan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Sabtu, 22 September 2022.
BBM subsidi pertalite sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku satu jam setelah kenaikan harga ditetapkan.
Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM di pasar domestik terjadi karena meningkatnya beban subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun saat ini harga minyak dunia sedang turun dalam waktu terakhir ini (suara surabaya.net 3/9/22).
Sementara itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang tepat sasaran dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT BBM resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
Untuk meredam gejolak kenaikan harga, BLT BBM jelas bersifat sementara. BLT hanya solusi tambal sulam dari masalah yang terjadi. Program ini justru rawan korupsi dan berpotensi salah sasaran. Padahal, sejatinya subsidi BBM itu adalah hak seluruh warga, yang mestinya diberikan oleh negara untuk rakyatnya.
Kapitalisme Membuat Rakyat Menderita
Di tengah beratnya beban ekonomi yang ditanggung oleh rakyat, pemerintah seakan tidak peduli. Pemerintah menunjukan otoritasnya dengan menaikkan harga BBM, meskipun mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Dampak kenaikan harga BBM dengan angka yang tertinggi selama beberapa dekade ini, jelas akan memberikan efek domino di segala lini. Bahkan ada kemungkinan terjadinya inflasi. Secara bersamaan inflasi tersebut akan berimbas kemana-mana.
Selain menimbulkan turunnya daya beli masyarakat, naiknya harga BBM akan semakin menambah naiknya angka kemiskinan di Indonesia, karena bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan karena terjadi penutupan sejumlah usaha di sektor-sektor tertentu. Penutupan ini disebabkan karena produsen tidak kuat lagi menanggung beban biaya produksi yang semakin mahal.
Belum lagi para pelaku ojek online, driver online, dan para pengguna angkutan lainnya. Rakyat yang sudah sengsara akan semakin sengsara karena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada BBM saja, tetapi pasti akan diikuti oleh naiknya harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami kenaikan sejak awal tahun lalu.
Dengan alasan untuk mengurangi subsidi, pemerintah terus menekan rakyat.
Pemerintah seakan tutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM.
Pemerintah mengeluh berat saat memberi subsidi untuk rakyat, tetapi tetap melenggang membayar rentetan bunga utang riba yang haram. Mereka mengeluh memberi subsidi, tetapi proyek IKN tetap jalan, padahal di sisi lain pembangunan infrastruktur banyak yang tidak bergerak. Mereka mngeluh subsidi, tetapi belanja untuk membeli kalender anggota dewan juga menghabiskan dana yang lumayan. Mereka mengeluh memberi subsidi, tetapi dengan alasan ekonomi, justru jor-joran memberi bantuan subsidi kepada pengusaha hingga triliunan rupiah.
Inilah konsekuensi logis yang harus diterima jika sistem ekonomi kapitalis sekuler diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Sistem ini mempunyai prinsip bahwa apa pun bisa dimiliki oleh individu atau swasta/asing, dan menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar. Akibatnya, kekayaan alam dikuasai oleh asing dan swasta. Demikian juga dengan bahan tambang untuk BBM, tidak luput dari liberalisasi.
Rakyat Bukan Beban, tapi Amanah
Alasan pemerintah yang menganggap bahwa memberi subsidi kepada rakyat adalah beban sungguh keterlaluan. Padahal, selama ini rakyat sudah berjuang sendiri mencari penghidupan. Cara pandang yang menganggap bahwa rakyat merupakan beban dan mengurangi hak-hak rakyat adalah bentuk kezaliman.
Hal ini berbeda dengan cara pandang Islam. Islam menekankan bahwa rakyat adalah amanah, dan amanah wajib ditunaikan. Islam menempatkan kedudukan penguasa di hadapan rakyat ibarat pengembala. Karena itu, ia harus mengurus amanahnya dengan baik. Sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi:
“Sungguh sejelek-jeleknya pengembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya,” (HR Muslim).
Seorang pemimpin dalam Islam adalah periayah umat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:
"Seorang imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Bukhari dari Abdullah bin Umar).
Ini menunjukan bahwa negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, termasuk pemenuhan pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan BBM.
Hubungan penguasa dan rakyat tidak seperti hubungan antara penjual dan pembeli yang dihitung untung atau rugi. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada yang namanya liberalisasi migas. BBM yang merupakan sumber daya alam milik umum, akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana sebuah hadis yang artinya:
“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput dan api,” (HR Abu Dawud).
Islam melarang penguasaan migas diserahkan kepada swasta, bahkan asing. Wajib bagi negara untuk mengelolanya agar hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin. Rakyat mempunyai hak yang sama terhadap hasil sumber daya alam yang berupa BBM.
Ketundukan kepada hukum Allah Swt. menjadi landasan dalam beramal bagi setiap penguasa yang mendapatkan amanah. Hal ini karena setiap kebijakan yang diambil akan melalui proses berpikir yang cemerlang, agar tidak menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
Hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi para pengusaha untuk senantiasa melakukan tanggung jawabnya demi memenuhi hak rakyat. Rasulullah saw. telah bersabda yang artinya:
"Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga"(HR Muslim).
Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat segera menyadari akan pentingnya sebuah sistem alternatif, sebuah sistem yang bisa mendatangkan keridaan dari Allah Swt, yakni sebuah sistem yang menerapkan syariat Islam kaffah dalam setiap lini kehidupan. Karena itu, hendaklah umat Islam segera kembali kepada hukum yang berasal dari Allah Swt. agar kesengsaraan umat segera berganti dengan datangnya rahmat dari Allah yang Maha Kuasa.
Oleh: Isty Da’iyah
Analis Mutiara Umat Institute
