Tinta Media - Mendekati Pilpres 2024, Puan Maharani menjadi salah satu kandidat yang diprediksi maju di momen lima tahunan itu. PDIP dinilai solid jika pada akhirnya Megawati Soekarnoputi sebagai Ketua Umum PDIP menunjuk Puan maju menjadi capres 2024.
Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam. Ini berkaitan erat dengan ideologi dan nilai Soekarnoisme yang dipegang teguh oleh PDIP.
Umam menyampaikan analisa tidak akan ada penolakan atau dinamika internal jika akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Puan maju menjadi capres. Apalagi sampai ada perlawanan terkait putusan Megawati tersebut.
"Hampir tidak ada dinamika dan perlawanan dan karena karakter kepemimpinan di PDIP itu relatif mirip dengan model pendekatan yang dulu di introduce oleh Bung Karno yaitu mekanisme demokrasi terpimpin," ujarnya dia dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).
Pendapat Umam ini bisa saja benar, jika itu dikaitkan dengan soliditas internal. Namun, jika dihubungkan dengan kondisi eksternal, maka pandangan mengusung Puan sebagai Capres PDIP tidak akan solid dan mendapatkan dukungan publik, manakala PDIP berkonflik dengan Umat Islam.
Belum lama ini, PDIP Jawa Barat melalui Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) dan BBHAR melaporkan KH Ahmad Zen ke Polda Jawa Barat. Menyusul, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP DKI Jakarta yang juga melaporkan KH Ahmad Zaenudin Atau KH Ahmad Zen ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (3/8). Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/3980/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 3 Agustus 2022. Pihak pelapor yakni Pangihutan Marthin Pasaribu yang merupakan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP DKI Jakarta, sementara pihak terlapor KH Ahmad Zaenudin.
Laporan ini jelas merupakan langkah yang mengajak berkonflik kepada umat Islam, dan akan memecah soliditas PDIP meskipun mengusung Puan Maharani sebagai Capresnya, disebabkan :
*Pertama,* sosok KH Ahmad Zen adalah Ulama. Apapun yang disampaikan Ulama, harus dipahami sebagai nasehat, hingga meskipun nasehat itu berupa kritik yang pedas pada penguasa.
Justru ulama yang lurus adalah Ulama yang berani mengungkap kebenaran dan mengatakan al Haq dihadapan penguasa zalim. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen dapat dipahami sebagai tindakan anti Ulama.
*Kedua,* pandangan KH Ahmad Zen berupa tawaran solusi syariah dan Khilafah, sekaligus mengkritik pengkhianatan Soekarno pada isu pancasila, yang menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam, disampaikan pada kegiatan Ngaji Ngalap Barokah. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen dapat dipahami sebagai tindakan anti Terhadap kegiatan Dakwah Islam.
*Ketiga,* KH Ahmad Zen memiliki pondok pesantren, santri, kolega ulama di Jawa Barat, dan jejaring pergerakan yang solid. Kasus pelaporan KH Ahmad Zen jelas akan dilawan dengan segala kekuatan yang ada. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen justru akan memantik perlawanan umat Islam terhadap PDIP khususnya di Jawa Barat.
*Keempat,* suara PDIP di Jawa Barat keok. Beberapa kali Pilkada juga banyak yang luput. Tindakan PDIP Jawa Barat dan PDIP DKI Jakarta yang melaporkan KH Ahmad Zen akan semakin memeloroti elektabilitas PDIP di Jawa Barat.
Karena itu, walaupun PDIP mengusung Puan Maharani sebagai Capresnya, namun jika PDIP berani berkonflik dengan umat Islam, niscaya soliditas PDIP akan porak poranda dan akhirnya PDIP keok di Pemilu 2024.
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
