Tinta Media - Masalah pengangguran nampaknya akan selalu membayangi negeri yang mendapat julukan "Heaven of Earth" ini. Angka pengangguran semakin melonjak, terlebih di saat pandemi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran di usia kerja hingga Februari 2022 sekitar 954,6 ribu jiwa. Angka ini cukup fantastis, mengingat negeri ini tak pernah kekurangan sumber daya alam untuk dikelola.
Bahkan, di Kabupaten Bandung, tingkat pengangguran terbuka (TPK) mencapai 151.908 jiwa. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Menyiasati hal ini, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar memberikan kontribusinya dalam mencerap tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran.
Acara bursa kerja "Soljer Fair" yang digelar di daerah Majalaya pada hari Kamis, 28 Juli 2022 lalu merupakan wujud kerjasama antara disnaker dan 10 perusahaan. Bahkan, di acara tersebut diberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM serta industri kreatif untuk mempromosikan produknya.
Dalam sambutannya di acara tersebut, Dadang memberikan apresiasi serta dukungan, bahkan doa agar perusahaan dan pelaku UMKM lebih maju sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Bahkan, menurutnya UMKM dan ekonomi kreatif merupakan lokomotor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ironi memang, hidup di negeri penganut sistem Kapitalisme. Alih-alih bertanggung jawab dalam mengurusi rakyat dan menjadi 'problem solver', para penguasa malah berpangku tangan. Mereka hanya menjadi regulator dan menyerahkan setiap urusan kepada pihak lain, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta dan pelaku UMKM untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian.
Padahal, mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui UMKM tidak akan menuntaskan problem ekonomi, terutama pengangguran. Kemampuan UMKM untuk menopang perekonomian tetap saja kalah dengan korporasi bermodal besar. Sebanyak apa pun UMKM tercipta, tak akan menyelesaikan masalah dan menjadi solusi pragmatis saja.
Memang, dalam sistem ekonomi kapitalis saat ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan, tanpa peduli siapa yang menciptakan dan menikmati. Semakin tinggi pertumumbuhan ekonomi yang dicapai, semakin tinggi pula kesejahteraan. Namun, kenyataannya kekayaan yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh para pemilik modal besar alias oligarki sebagai pelaku ekonomi.
Bahkan, kerusakan krusial dalam sistem ekonomi kapitalis saat ini adalah menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk diprivatisasi para pemodal yang bersekutu dengan para rezim korup. Karenanya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi strategi bagi penanganan resesi ekonomi dan krisis pengangguran seperti saat ini, tidak bisa dimanfaatkan untuk pemilik sahnya, yakni rakyat. Inilah realita menerapkan sistem kapitalis. Sekeras apa pun usaha dan cara dilakukan, tak akan pernah mampu mengatasi masalah pengangguran.
Maka, jika ingin mengatasi masalah pengangguran yang sudah merebak ini, haruslah dengan mencari sistem lain, yang mampu melayani rakyat dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sebagai muslim, tentulah kita harus mengembalikan segala solusi permasalahan kehidupan ini kepada Islam, dengan penerapan Islam kaffah dalam naungan khilafah, melalui pendekatan individu dan sosial, guna mengatasi masalah pengangguran hingga tuntas.
Dalam pendekatan individu, yakni melalui sistem pendidikan, khilafah akan memberikan pemahaman tentang kewajiban bekerja, serta kemuliaan pekerja di hadapan Allah Swt. Ketika individu tidak bekerja karena malas ataupun tidak memiliki keahlian, modal untuk bekerja, maka pemimpin atau khalifah memaksanya untuk bekerja dengan memberikan keterampilan dan modal bagi yang membutuhkan, serta sarana dan prasarana lainnya.
Adapun melalui pendekatan sosial, khilafah akan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil, baik bidang pertanian, kehutanan, kelautan, tambang, maupun perdagangan. Dalam bidang pertanian, akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Petani yang tidak memiliki modal ataupun lahan akan diberi oleh pemerintah.
Khilafah akan mengembangkan industri peralatan atau penghasil mesin, sehingga akan mendorong pertumbuhan industri lainnya. Di sektor kelautan, kehutanan, dan pertambangan, akan dikelola oleh negara sebagai kepemilikan umum. Larangan privatisasi ini menyebabkan khilafah leluasa mengeksplorasi dan mengelola kekayaan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat, baik muslim maupun nonmuslim sebagai warga negara.
Di sisi lain, perekonomian di sektor non-riil tidak boleh berkembang karena berasas pada ribawi yang jelas keharamannya, selain tidak akan mewujudkan lapangan kerja. Kekayaan yang beredar hanya di kalangan orang kaya saja, sehingga mengakibatkan penggelembungan ekonomi. Negara khilafah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana tanpa adanya pajak. Dengan begitu, tidak akan ada lagi pengangguran yang terjadi.
Rasulullah saw bersabda:
"Cukuplah seorang muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya." (HR. Muslim)
Wallahu'alam bishawwab.
Thaqqiyuna Dewi, S.I.Kom.
Sahabat Tinta Media
