Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menegaskan sistem kapitalisme demokrasi membuat negara tidak berdaulat mengatur perbendaharaan negara sendiri.
“Penerapan sistem kapitalisme demokrasi membuat negara tidak bisa berdaulat mengatur perbendaharaan negara sendiri,” tegasnya dalam Program Hitam Putih Kehidupan: Bencana Kebangkrutan Sri Lanka: Dunia Butuh Khilafah, Sabtu (7/8/2022), di kanal YouTube Muslimah Media Center.
Menurutnya, kapitalisme akan menjebak negara-negara berkembang untuk ikut dalam arus utang ribawi yang mencekik di kemudian hari. “Seperti Sri Lanka saat ini dilanda krisis berkepanjangan disebabkan devisa negara habis untuk membayar utang luar negeri kepada China dan India. Selain itu, Sri Lanka juga tidak mampu membayar bunga dari pinjamannya yang sebagian besar dikucurkan oleh IMF,” tuturnya.
Sementara sistem demokrasi melahirkan penyakit letal berupa pemerintahan korup.
“Politik dalam sistem ini begitu mahal karena mengharuskan para korporasi turut berpartisipasi sebagai pemodal dalam ajang pemilu,” ujarnya.
Ia menyontohkan kondisi di Sri Lanka, penguasa negerinya yang korup dan kekuasaan satu keluarga telah mendominasi jajaran pemerintahan selama bertahun-tahun.
“Sejumlah kebijakan seperti penarikan pajak yang besar menyebabkan banyak investor kesulitan membayar dan sekaligus kesulitan meminjam dana dari bank,” lanjutnya.
Pemandangan mengerikan di Sri Langka, menurutnya, menjadi potret kekacauan yang berpangkal pada penerapan sistem kapitalisme demokrasi.
“Kehidupan di Sri Lanka kacau karena pemadaman listrik terjadi setiap hari setelah negara ini bangkrut dan kehabisan bahan bakar di kota-kota, antrean bahan bakar mengular di pinggiran kota seperti ular sanca logam raksasa. Semakin hari antrean semakin panjang dan gemuk, menghambat jalan dan menghancurkan mata pencaharian. Semua biaya meroket begitu drastis karena nilai rupee anjlok,“ bebernya.
Ia mengatakan kondisi Sri Lanka ini bukan yang pertama. “Karena negara Angola, Zimbabwe, Nigeria, dan beberapa negara lain sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Sri Lanka. Negara mereka kolaps akibat gagal bayar utang,” katanya.
Dan Sri Lanka bukanlah negara terakhir yang mengalami kekacauan ini. “Beberapa negara seperti Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Palestina, Turki pun dikabarkan akan segera menyusul,” imbuhnya.
Tak terelakkan lagi, menurutnya, bahwa sistem kapitalisme terbukti berkali-kali membawa penderitaan bagi manusia.
“Sudah sepantasnya sistem kapitalisme menemui ajalnya,” ujarnya.
Khilafah Mengatur Perbendaharaan Negeri
Ia mengungkapkan bahwa sistem Islam yang disebut Khilafah mengatur perbendaharaan negeri sehingga tidak terjerat utang yang membuat kolaps seperti negeri-negeri Muslim saat ini.
“Khilafah akan mengatur perbendaharaannya melalui Baitul Mal dan memiliki sistem ekonominya yang anti defisit, anti riba, dan anti inflasi,” ungkapnya.
Khilafah mengatur sumber daya alam (harta milik umum) berdasarkan hukum harta milik umum.
“Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dan haram hukumnya dikuasai asing, Khilafah yang akan mengelolanya secara mutlak dan hasilnya diberikan kepada warga negara,” tuturnya.
Ia menjelaskan ada dua mekanisme pemberian hasil pengelolaan sumber daya alam oleh Khilafah.
“Pertama, diberikan secara langsung, yaitu subsidi BBM sehingga masyarakat bisa menikmati BBM, listrik, dan energi dengan harga terjangkau bahkan gratis,” jelasnya.
Kedua, secara tidak langsung, yaitu keuntungan hasil pengelolaan migas disimpan di dalam Baitul Mal melalui pos kepemilikan umum.
“Dan pos ini digunakan Khilafah untuk menjamin kebutuhan publik warga negara yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga masyarakat bisa menikmati semua layanan itu secara gratis,” paparnya.
Ia menguraikan bahwa para pejabat Khilafah adalah orang-orang yang beriman dan mampu menanggung amanah. Sehingga membentuk sistem pengendalian agar tidak terjadi korupsi yang tersistematis.
“Ini adalah kunci pengendalian dari individu agar mereka tidak berbuat curang seperti korupsi. Khilafahpun akan memberikan tunjangan yang layak kepada para pejabat dan pegawainya sehingga mereka bisa optimal dalam menjalankan tugasnya,” urainya.
Ia mengakhirnya dengan mengatakan bukti otentik kesejahteraan yang dipancarkan Khilafah diakui barat.
“Kaum orientalis barat dalam buku-bukunya menjelaskan pemerintahan Khilafah dan ini bukanlah romansa sejarah namun menjadi pengingat bahwa kita memiliki sistem yang luar biasa agar hati kita tergerak untuk kembali memperjuangkannya,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
