Tinta Media - Lagi-lagi isu terorisme kembali mencuat menjelang tahun politik. Penangkapan teroris kembali menjadi perbincangan hangat. Masyarakat yang semula tenang setelah sekian lama tak mendengar isu terorisme, kini kembali terusik.
Seperti yang diberitakan oleh Detik.com (22/7/2022), Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sebanyak 17 tersangka teroris di wilayah Aceh hingga Riau. Sepuluh di antaranya katanya merupakan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan tujuh lainnya merupakan jaringan Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Sampai saat ini aksi terorisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah (JI).
Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang, pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan lagi kewaspadaannya terhadap serangan teroris. Biasanya, tahun-tahun politik seperti saat ini dianggap menjadi kesempatan jaringan teroris membuat rencana untuk menunjukkan eksistensi. Mereka memandang bahwa pemilu adalah perhelatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat dan aparat keamanan. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk melancarkan aksi mereka.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar pada media Kompas (24/7/2022), ”Tahun-tahun sekarang juga sangat berbahaya. Kalau di tahun-tahun politik, sumber daya kepolisian sudah tergerus ke banyak isu persiapan pemilu sehingga dikhawatirkan polisi lengah dan para teroris ini tak terpegang. Jadi, harus ditingkatkan kewaspadaannya karena agak riskan.”
Pemilu dalam Wadah Sistem Demokrasi
Sudah menjadi agenda rutin 5 tahunan masyarakat Indonesia melakukan pesta demokrasi. Agenda ini melibatkan semua pihak yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih calon penguasa. Dengan adanya pelaksanaan pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warganya.
Padahal, seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama untuk kampanye dan membentuk tim sukses. Tidak mungkin calon penguasa bisa mandiri untuk membiayai kampanye maupun mahar politik.
Maka, sudah menjadi rahasia umum jika banyak calon penguasa menggandeng para pemilik modal yang tak lain adalah pengusaha. Tentu ada konsekuensi yang mereka berikan. Salah satunya adalah balas jasa ketika mereka sudah berhasil meraih kekuasaan. Para penguasa nantinya akan membuat peraturan yang pro terhadap para kapital, serta memberikan kemudahan-kemudahan lain yang mereka dapatkan.
Para penguasa juga disibukkan dengan berbagai cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Ini yang menjadi sebab kenapa di indonesia, kasus korupsi tidak pernah ada habisnya.
Kedudukan yang mereka dapatkan tidak digunakan untuk kepentigan rakyat. Padahal, dari suara rakyatlah mereka mendapat kekuasaan. Rakyat hanya dibutuhkan ketika mendekati pemilu saja dengan beragam janji manis. Namun, setelah mendapatkan kekuasaan, mereka lupa dengan janjinya.
Begitu pun menjelang tahun politik ini, penangkapan teroris menjadi isu strategis. Tujuannya adalah untuk menggiring pemahaman bahwa kelompok Islam yang ingin menegakkan syariat Islam sangat berbahaya dan bukan merupakan pilihan yang tepat untuk memimpin dalam pemerintahan saat ini.
Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi kapitalis tidak akan memberikan tempat bagi umat Islam. Sistem demokrasi adalah sistem yang rusak dan tidak layak untuk dijadikan sebagai jalan untuk membawa perubahan yang hakiki dan tidak akan membawa pada kebangkitan.
Kepemimpinan dalam Islam
Masyarakat seharusnya menyadari bahwa saat ini kita butuh pemimpin dan sistem yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Namun, hanya pemimpin yang paham akan realitas masyarakatlah yang pantas mengemban amanah kepemimpinan tersebut.
Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Rasulullah bersabda," Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR. Muslim)
Di dalam Islam, ada hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin, yaitu menjadikan keimanan sebagai pondasi atas segala tindak-tanduknya. Artinya, ketika ia memimpin, seluruh aktivitasnya akan bersandar pada Islam semata, termasuk seluruh kebijakan yang ditetapkan sehingga mengantarkan pada kesejahteraan rakyat.
Tentunya, agar syariat Islam bisa dijalankan dengan baik, maka sistem pemerintahan yang digunakan haruslah yang sesuai, yaitu sistem pemerintahan Islam.
Wallahu'alam bishawab
Oleh: Yanik Inaku
Anggota Komunitas Setajam Pena
