Tinta Media - Narator MMC (Muslimah Media Center) menganggap pemerintah lamban dalam menangani KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua, padahal telah banyak korban berjatuhan.
"Sekalipun bukti-bukti sudah menunjukkan bahaya keberadaan KKB di Papua, sikap pemerintah terkesan lamban dalam menyelesaikannya," ungkapnya dalam acara Serba-serbi MMC: Ter0r KK8 Berulang, Pemerintah Gagal Tangani Sep4r4tisme di kanal YouTube MMC, Ahad (24/07/2022).
Sebelumnya, lanjut narator, pemerintah menetapkan gerakan separatisme Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan terorisme. "Padahal aksi mereka sudah lebih dari cukup dikatakan sebagai aksi terorisme," paparnya.
Ia melanjutkan, status terorisme baru ditetapkan pada April 2021 lalu, berdasarkan UU no. 5 tahun 2018. "Inilah gambaran jelas ketika kepemimpinan diatur oleh sistem kapitalisme," jelasnya.
Ia mengatakan sistem kapitalisme menghendaki negara tidak ikut campur dalam hal kepemilikan apapun, termasuk kekayaan alam.
"Tugas negara adalah hanya pembuat kebijakan (regulator) yang memuluskan para korporat menguasai Sumber Daya Alam (SDA) yang notabene adalah milik rakyat," beber narator.
Padahal, tuturnya, privatisasi SDA menyebabkan kemiskinan sistemik. "Buktinya nasib rakyat negeri ini, terkhusus Papua. Freeport justru dikuasi Amerika bukan Papua," terangnya.
Alhasil, lanjutnya, kekayaan alam memang berlimpah, namun tidak memberikan kesejahteraan sedikitpun pada rakyat. "Karena keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam itu masuk ke dalam kantong-kantong korporat," pungkasnya.[] Wafi
