Tinta Media - "Menanggapi kenaikan kasus Covid 19, pemerintah hanya menyatakan bahwa situasi Pandemi Covid 19 di Indonesia masih terkendali meski ada sedikit kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir," ungkap narator dalam Serba - Serbi MMC: Ancaman Pandemi Gelombang Keempat : Kesehatan Diabaikan Kontestasi Politik Dipentingkan? Kamis (23/6/2022) melalui kanal Youtube Muslimah Media Center.
"Alasannya, positivity rate Covid 19 di Indonesia masih di angka 1,15% di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO sebesar 5%. Bahkan ada pemimpin daerah yang hanya meminta rakyatnya agar tidak panik dan tetap waspada. Ia merasa aman dengan vaksinasi yang sudah mencapai 99% diwilayahnya tanpa mengindahkan faktor-faktor pemicu menyebarnya virus dengan cepat," lanjutnya.
Narator membeberkan, sejak ditemukan sub varian Omicron BA.4 dan BA.5 terjadi lonjakan kasus di tanah air melebihi seribu kasus dalam sehari. Sebagaimana diketahui pada Selasa, 21 Juni 2022 lalu, Indonesia mencatat sebanyak 1678 kasus baru Covid 19 sehingga total kasus aktif kini sebanyak 10.095 kasus. "Para ahli memprediksi kasus Covid 19 di tanah air bisa menembus 20.000 sehari dan memicu gelombang keempat," ujarnya.
"Sebelumnya, ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah mengingatkan bahwa Omicron bukan akhir dari Pandemi Covid-19 sehingga negara-negara dan masyarakat dunia diminta tetap waspada. Fokus mengalahkan Covid dan tidak menyepelekan varian-varian Covid-19 yang bermunculan," tandasnya.
"Namun miris, di saat pandemi Covid-19 diprediksi memasuki gelombang keempat, para pemangku kebijakan tengah sibuk mempersiapkan kontestasi politik yang akan berlangsung dalam waktu dekat,"ujarnya.
Ia menilai, para pejabat yang juga merupakan anggota partai politik dikabarkan mengikuti rapat kerja atau rapat pimpinan yang membahas nama capres yang akan diusung di pemilu presiden 2024. Ada pula partai yang mulai membentuk koalisi dengan partai lain untuk memperkuat kubu sekaligus untuk memenuhi syarat pengajuan calon.
"Inilah watak pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini mencetak pemimpin yang masa bodoh terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat," pungkasnya.[] Yupi UN
