Tinta Media - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah melakukan lawatan kedua negara yang sedang konflik senjata yang masih berlangsung hingga kini, Rusia versus Ukraina. Kunjungan Jokowi yang sesungguhnya mengantar undangan hadir ke pertemuan G20 kepada kedua kepala Negara, Vladimir Putin, Presiden Rusia dan Volodmyr Zelensky, Presiden Ukraina, oleh para pendengung “Joko Mania” dicitrakan seolah-olah Jokowi sedang tampil sebagai juru runding perdamaian antara dua negara yang sedang konflik di belahan Benua Asia Tengah.
Andaikata Jokowi memang sahih pemberitaan sebagai juru runding perdamaian, sembari membawa undang hadir pertemuan G20. Selanjutnya, penting untuk disoal seputar posisi Indonesia dalam konteks hubungan luar negeri dengan mengkaitkan seberapa efektif posisi negara Indonesia untuk menstabilisasikan kawasan Asia Tengah yang kini dirundung konflik bersenjata Rusia versus Ukraina.
Indonesia dalam konstitusinya memang telah menisbatkan diri sebagai negara yang mengambil fatsun “politik bebas aktif” dalam dinamika hubungan internasional, tapi yang harus digarisbawahi dalam realitas politik internasional negara-negara, meminjam konsep Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitab bertajuk “mafahim siyasi”, bahwa hubungan luar negeri sangat terkait dengan status politik sebuah negara.
Sheikh Taqiyuddin mengkategorikan status politik negara dalam realitas hubungan luar negeri ke dalam empat kategori: Negara Adidaya, Negara Independent, Negara Satelit, dan Negara Pengekor. Untuk negara adidaya saat ini, satu-satunya masih dipegang oleh Amerika Serikat, sebagai negara yang menjadi pengendali politik antar bangsa sekaligus negara yang mengemban ideologi tertentu, yaitu ideologi kapitalisme ke semua negara belahan dunia saat ini. Negara independen adalah negara-negara yang memiliki kemandirian kuat untuk tidak diintervensi soal-soal dalam negerinya, semisal masalah ekonomi, politik, dan moneter, dan lain-lain. Contoh negara independen: Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Jepang. Israel dan Singapura adalah negara satelit karena menjadi perpanjangan tangan negara adidaya untuk melakukan intervensi politik ke negara atau kawasan tertentu.
Nyaris paling tidak menguntungkan, adalah negara pengekor, disebut demikian karena status politik negara ini sangat tergantung atau dipengaruhi oleh negara lain dalam banyak soal sperti ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan. Negara-negara pengekor, sangat banyak di belahan dunia ini. Hampir semua negeri Muslim adalah negara pengekor. Indonesia, misalnya, masuk kategori negara pengekor. Hampir semua kebijakan ekonomi dan politik termasuk penguasaan sumber daya alam, hatta produk hukum dipengaruhi kebijakan negara lain. Indonesia saat ini, misalnya dari segi politik ekonomi nyaris tergantung kepada Cina sebab negeri ini tergantung hutang dengan negeri Cina. Nyaris semua kepemilikan sumber daya alam Indonesia dialihkonsesikan kepada perusahaan-perusahaan besar asal Cina.
Posisi Indonesia, sebagai negara pengekor, hampir dipastikan peran politik Indonesia dalam posisi perunding mendamaikan konflik Rusia-Ukraina, nyaris nihil alias tidak berarti apa-apa. Kunjungan Jokowi dalam lawatannya itu, justru dijadikan sebagai momentum politik dua kepala negara baik Vladimir Putin maupun Volodmyr Zelensky, untuk mencari simpati rakyat Indonesia. Bagi Putin, hendak memberi pesan kepada Jokowi bahwa invasinya ke Ukraina dapat dibenarkan mengingat secara geopolitik Ukraina adalah daerah vital yang dapat mengancam keamanan geografis Rusia. Sedangkan bagi Zelensky, juga mencari simpati kepada Indonesia dengan dalih sedang dizalimi oleh Rusia.
Posisi realitas politik internasional Indonesia demikian, tepat kata Jerry Massie bahwa lawatan Presiden Joko Widodo ke dua negara yang sedang berseteru, yakni Rusia dan Ukraina, dianggap hanya mencari sensasi belaka. Tak ada sesuatu yang dihasilkan Jokowi dari kunjungan ke dua negara tersebut. "Saya pikir Jokowi seharusnya, lebih baik datang ke Papua ketimbang mencari sensasi politik internasional ke Rusia dan Ukraina," ujar doktor jebolan American Global University itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/7).
Sangat berbeda ketika Khilafah Islam menjadi negara adidaya dalam pentas politik Internasional. Konon Sultan Sulaiman pernah memberi peringatan keras kepada Raja Perancis. "Suatu hari Sultan Sulaiman mendengar bahwa di Prancis, masyarakatnya menciptakan dansa antara para laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian beliau mengirimkan surat, mengirim surat kepada raja Perancis yang berisi: "Telah sampai padaku berita bahwa kalian membuat dansa mesum antara laki-laki dan perempuan. Jika suratku ini telah sampai padamu, pilihannya: kalian hentikan sendiri perbuatan mesum itu atau aku datang kepada kalian dan aku hancurkan negeri kalian." Setelah surat itu, dansa di Perancis berhenti selama 100 tahun.
Oleh: Dr. Muh. Sjaiful, S.H., M.H.
Indonesia Justice Monitor (IJM)
