Tinta Media - Cuma mau beli (bukan minta) minyak goreng saja dibikin ribet. Kayaknya, segala urusan kalau bisa dibikin ribet, kenapa dibikin mudah? Negara hadir bukan menyelesaikan masalah, malah tambah bikin susah.
Setidaknya itu, yang dilakukan pemerintah setelah gagal mengurusi minyak goreng. Untuk legacy, sudah ada minyak dengan stok dan harga terjangkau, lalu dibuatlah program penyaluran yang prosesnya ribet.
Cuma mau beli minyak goreng, bukan minta, bukan dapat gratisan, bukan mau mencairkan kupon, prosedurnya dibikin ribet harus pake aplikasi peduli lindungi hingga pakai NIK. Itu sebenarnya mau ngurusi rakyat atau modus mau cari data untuk mendirikan perusahaan market place?
Kalau tujuannya mau pastikan program berhasil, tidak ada penyimpangan, tepat sasaran, ya dikontrol di lapangan. Bukan maksa bikin susah rakyat.
Lagipula, asasnya itu problem di tata niaga minyak goreng, hulu hingga hilir. Bukan masyarakat yang dianggap bandel dalam membeli minyak goreng, lalu dipaksa pake peduli lindungi dan NIK.
Belum lama ini, Luhut Panjaitan yang diserahi segala urusan hingga urusan minyak goreng, menegaskan semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET).
Selain itu, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kilogram (kg) untuk satu NIK per harinya. Harga pembelian sesuai HET yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. (25/6).
Kalau stabilitas harga terjaga, tidak ada disparitas harga, tentu saja tidak dibutuhkan peduli lindungi atau NIK. Program ini adalah bukti kegagalan menjaga stabilitas harga dan stok minyak goreng, lalu diambilah program ini.
Program beli minyak goreng dengan aplikasi peduli lindungi ini tidak menyelesaikan akar masalah. Tetapi hanya program pencitraan, seolah pemerintah telah berbuat dan membela masyarakat kecil. Faktanya, program ribet ini di lapangan akan hanya menjadi konsumsi kalangan tertentu dan akan membuat mayoritas masyarakat lainnya, terpaksa membeli minyak goreng dengan cara dan harga konvensional, baik karena ogah ribet maupun karena akhirnya terpaksa berdamai dengan keadaan. []
.
Follow Us Ahmad Khozinudin Channel
https://heylink.me/AK_Channel/
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
