Tinta Media - Menanggapi pemberitaan miring tentang ACT, Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD)Hanif Kristianto menyampaikan bahwa itu bentuk menabur kemarahan umat Islam.
"Sebetulnya kalau kita amati, ini adalah bentuk menabur kemarahan umat Islam," tuturnya dalam acara Kabar Petang: Membongkar Motif di Balik Pemberitaan ACT, Senin (11/7/2022) di kanal youtube Khilafah News.
Menurutnya, dari sisi pemberitaan dan juga politis, ini saling berkaitan. Pasalnya beberapa waktu yang lalu juga muncul isu-isu ketakutan kepada Islam. "Kalau kita amati juga kampanye islamofobia berkaitan dengan isu syariah, khilafah, dan umat Islam khususnya," ucapnya.
Ia menilai, kali ini pun pemberitaan ACT juga ditengarai diseret kepada isu-isu yang mengarah pada pendanaan terorisme. Sampai-sampai BNPT dan Densus urun rembuk mengatasi hal ini. "Sekali lagi, ini yang sangat kita sayangkan," sesalnya.
Bagaimana umat Islam yang menaruh kepercayaan publik kepada suatu lembaga, apalagi ini juga kaitannya dengan lembaga kemanusiaan yang "perannya itu besar", membantu peran negara yang sebetulnya tidak dihandle oleh negara, yang selama ini dilupakan. "Itu tiba-tiba saja dicabut. Nah ini, ACT ini kan bisa aksi cepat tangkap. Ditangkap, kemudian dicabut, kemudian juga beberapa asetnya dibekukan karenanya. Ini yang pertama," ucapnya.
Kedua, ia menduga bahwa ada seolah-olah kebutuhan dana segar dari beberapa kelompok, mungkin kalangan elit politik, khususnya yang mengendalikan negeri ini. "Dengan cara-cara apa? Membekukan aset, memblokir rekening, dan sebagainya," jelasnya.
"Nah, ini kan juga kalau kita tidak jeli menghadapi atau mencermati, dana itu juga akan jadi bancakan oleh mereka yang tidak amanah terkait dengan memroses peristiwa ini," tandasnya.
Karena itu, lanjut Hanif, menjadi tendensius politik juga, sebab, kalau mau adil, berapa banyak lembaga-lembaga yang korupsi.
"Misalnya, katakan kementerian, itu pun juga sikapnya tidak segegabah ini, kan?" imbuhnya.
"Berapa banyak juga pejabat atau juga petinggi-petinggi di BUMN sebetulnya mendapatkan fasilitas ini. Sementara kadang-kadang juga BUMN katanya merugi triliunan rupiah. Ini satu dilematis. Karena itu, sekali lagi umat harus adil dalam memandang peristiwa ini," pungkasnya.[] 'Aziimatul Azka
