Tinta Media - Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai keuntungan BUMN itu bukti rakyat dihisap bankster di tengah krisis.
"Keuntungan BUMN ini mencerminkan betapa bank-bank khususnya bank BUMN secara efektif menyedot uang masyarakat dan menyedot daya beli masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat pandemi covid 19," tuturnya kepada Tinta Media, Jum'at (10/6/2022).
Menurutnya, hal ini terjadi karena APBN menggunakan mekanisme bank dalam menyalurkan dana penyelamatan ekonomi akibat Covid-19. Termasuk dana bagi penyelamatan UMKM menggunakan mekanisme komersial biasa melalui bank. Bank telah menyedot APBN namun memperlakukan masyarakat terdampak krisis dalam mekanisme biasa. " Rakyat dihisap dalam mekanisme penyelesaian krisis Covid-19," bebernya.
Ia melanjutkan bahwa dana bank lebih dari Rp. 1600 triliun dibenamkan dalam Surat Utang Negara (SBN), karena bunga yang sangat tinggi. Jadi dana masyarakat yang ditimbun oleh bank malah digunakan beli SBN. Akibatnya pemerintah menanggung beban bunga utang yang besar kepada bank. "Lagi-lagi pajak rakyat yang dipakai bayar bunga bank, uang rakyat disedot oleh bank," terangnya.
Kemudian, lanjutnya, fokus bank adalah membiayai APBN, karena konon pemerintah bisa membayar bunga kepada bank. Walaupun belum dibayar oleh pemerintah, bank bisa mengklaim piutang kepada pemerintah sebagai keuntungan. Akibatnya dana yang mengalir ke masyarakat berkurang jauh. "Bank tidak lagi menghormati dan menghargai pengusaha dan masyarakat yang selama ini menjadi mitra mereka," paparnya.
"Tanpa dana masyarakat pun mereka bisa untung besar. Tanpa pengusaha nasional pun mereka bisa dapat bunga super gede dari pemerintah," ungkapnya.
Ia melihat bahwa bank tampaknya akan terus memperbesar keuntungan di bawah naungan UU No. 2 tahun 2020 tentang Penanganan Krisis Akibat Pandemi Covid 19 dan krisis lainnya. Namun di sisi lain pengusaha dan masyarakat akan diseret masuk dalam jeratan kredit yang makin sulit dan makin mahal. "Bank-bank akan menagih utang kepada masyarakat dengan cara-cara yang makin keras, sehingga liquiditas mereka bisa dimaksimalkan dengan membeli SBN," tukasnya.
"Sementara pemerintah akan menggenjot pajak dari rakyat agar dapat membayar bunga bank," imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa bank BUMN tidak lagi menjadi agen pembangunan. APBN bukan lagi sebagai sumber anggaran bagi pembangunan. "Pemerintahan menjadi kaki tangan para bankster untuk menghisap uang rakyat. Mana yang lebih tengkulak?" tandasnya.[] Ajirah
"Keuntungan BUMN ini mencerminkan betapa bank-bank khususnya bank BUMN secara efektif menyedot uang masyarakat dan menyedot daya beli masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat pandemi covid 19," tuturnya kepada Tinta Media, Jum'at (10/6/2022).
Menurutnya, hal ini terjadi karena APBN menggunakan mekanisme bank dalam menyalurkan dana penyelamatan ekonomi akibat Covid-19. Termasuk dana bagi penyelamatan UMKM menggunakan mekanisme komersial biasa melalui bank. Bank telah menyedot APBN namun memperlakukan masyarakat terdampak krisis dalam mekanisme biasa. " Rakyat dihisap dalam mekanisme penyelesaian krisis Covid-19," bebernya.
Ia melanjutkan bahwa dana bank lebih dari Rp. 1600 triliun dibenamkan dalam Surat Utang Negara (SBN), karena bunga yang sangat tinggi. Jadi dana masyarakat yang ditimbun oleh bank malah digunakan beli SBN. Akibatnya pemerintah menanggung beban bunga utang yang besar kepada bank. "Lagi-lagi pajak rakyat yang dipakai bayar bunga bank, uang rakyat disedot oleh bank," terangnya.
Kemudian, lanjutnya, fokus bank adalah membiayai APBN, karena konon pemerintah bisa membayar bunga kepada bank. Walaupun belum dibayar oleh pemerintah, bank bisa mengklaim piutang kepada pemerintah sebagai keuntungan. Akibatnya dana yang mengalir ke masyarakat berkurang jauh. "Bank tidak lagi menghormati dan menghargai pengusaha dan masyarakat yang selama ini menjadi mitra mereka," paparnya.
"Tanpa dana masyarakat pun mereka bisa untung besar. Tanpa pengusaha nasional pun mereka bisa dapat bunga super gede dari pemerintah," ungkapnya.
Ia melihat bahwa bank tampaknya akan terus memperbesar keuntungan di bawah naungan UU No. 2 tahun 2020 tentang Penanganan Krisis Akibat Pandemi Covid 19 dan krisis lainnya. Namun di sisi lain pengusaha dan masyarakat akan diseret masuk dalam jeratan kredit yang makin sulit dan makin mahal. "Bank-bank akan menagih utang kepada masyarakat dengan cara-cara yang makin keras, sehingga liquiditas mereka bisa dimaksimalkan dengan membeli SBN," tukasnya.
"Sementara pemerintah akan menggenjot pajak dari rakyat agar dapat membayar bunga bank," imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa bank BUMN tidak lagi menjadi agen pembangunan. APBN bukan lagi sebagai sumber anggaran bagi pembangunan. "Pemerintahan menjadi kaki tangan para bankster untuk menghisap uang rakyat. Mana yang lebih tengkulak?" tandasnya.[] Ajirah
