Tinta Media - Babak baru perseteruan PDIP - Ganjar Pranowo soal Pilpres 2024 menemui titik kulminasi. Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui Surat Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik, yang meminta para kadernya agar tutup mulut terkait bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 tidak cukup efektif mengunci mulut kader banteng.
Instruksi yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021, dirasa tidak cukup efektif untuk mendisiplinkan kader banteng. Sejumlah kader tetap bermanuver untuk mengumumkan sikap terbuka, membicarakan sosok Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Ganjar memang tidak menentang atau melawan instruksi ini, tetapi tim dan relawan Ganjar terus bergerak secara terbuka, mencari dan meningkatkan dukungan bagi Ganjar untuk maju Pilpres 2024. Di Purworejo, sampai muncul Barisan Celeng Berjuang, yakni sejumlah kader PDIP yang berani secara terbuka membangkang instruksi dari Ketua Umum dengan mengumumkan dukungan politik untuk Ganjar maju Pilpres.
Belum lama ini, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, angkat suara ihwal kemungkinan dirinya tidak didukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar menegaskan dirinya tegak lurus pada keputusan Megawati selaku pucuk pimpinan parpol. Seusai hasil kongres, katanya, keputusan pencalonan presiden di 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati.
"Semua tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan kongres. Itu prerogatif penuh ibu ketum," kata ganjar kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).
Tidak berselang lama, seluruh Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan saat rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di sekolah partai (18/6), diminta menandatangani surat pernyataan tidak melakukan perbuatan tercela dan berperan proaktif dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Surat pernyataan tersebut juga ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, disaksikan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.
Ada 12 (dua belas) poin isi pernyataan. Namun, ada satu poin krusial yang tertuang dalam poin 11, yang bunyinya :
"11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab pribadi, saya akan menaati dan mengikuti seluruh proses hukum serta siap mengundurkan diri dari jabatan;"
Bahkan di poin berikutnya ditegaskan :
"Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apa pun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana."
Melihat posisi Ganjar saat ini, publik jadi teringat kasus Anas Urbaningrum, Eks Ketua Umum Partai Demokrat.
Saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Anas sebagai tersangka proyek Hambalang pada 22 Februari 2013, melalui pintu gratifikasi Toyota Harrier dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (bukan karena OTT).
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menduduki jabatan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dengan alasan upaya untuk mengembalikan elektabilitas dan citra partai menjelang pemilu, meminta seluruh kader untuk menandatangani Pakta Integritas.
Pada 10 Januari 2013, Anas meneken Pakta Integritas yang digagas SBY yang isinya siap mundur apabila tersangkut masalah korupsi. Tidak berselang lama pada tanggal 22 Februari 2013 Anas diumumkan sebagai Tersangka oleh KPK dan Anas akhirnya mengumumkan 'berhenti' dari Partai Demokrat.
Apakah, modus 'pembersihan' dan 'pendisiplinan' ala SBY ini sedang diadopsi Megawati Soekarno Putri untuk memaksa Ganjar tunduk pada partai? Atau, kasus korupsi Ganjar Pranowo sudah siap menjadi paket komplit untuk 'di-Anas Urbaningrum-kan? [].
Follow Us Ahmad Khozinudin Channel
https://heylink.me/AK_Channel/
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
