Tinta Media - Upaya mendiskreditkan (baca : memojokkan) ajaran Islam Khilafah masih belum berhenti. Perburuan dan penangkapan Jama'ah Khilafatul Muslimin dijadikan sandaran legitimasi. Khilafatul Muslimin dan ajaran Islam Khilafah dijadikan satu paket entitas yang dinarasikan berbahaya dan mengancam Negara.
Padahal, Khilafatul Muslimin adalah entitas Jama'ah. Sementara Khilafah adalah ajaran Islam yang merupakan kepemimpinan umum kaum muslimin di dunia untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah (menyeluruh) dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam.
Baru-baru ini setelah banyak diam atas berbagai persoalan yang mendera bangsa, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kembali latah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sesuai dengan kesepakatan nasional, sehingga paham khilafah harus dihentikan karena menurutnya telah menyalahi kesepakatan.
Hal tersebut diutarakan Pak Ma'ruf Amien saat menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang disebut mengkampanyekan ideologi khilafah.
"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Pak Ma'ruf usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/6).
Padahal, apa sih yang disepakati para pendiri bangsa ?
Kalau merujuk sejarah, para pendiri bangsa pada tanggal 22 Juni 1945 telah bersepakat pada Piagam Jakarta yang salah satu butirnya adalah komitmen untuk menjalankan syariat Islam. Khilafah adalah bagian dari syariat Islam, lantas dimana kesepakatan yang diselisihi ?
Kalau merujuk peristiwa 18 Agustus 1945 atau kembali pada 1 Juni 1945, keduanya bukan kesepakatan. Ide 1 Juni 1945 adalah idenya Soekarno, bukan kesepakatan. Ide 18 Agustus 1945 adalah pengkhianatan sepihak Soekarno yang menganulir butir kesepakatan atas penerapan syariat Islam yang disepakati para pendiri bangsa dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945.
Kalau mau merujuk lebih jauh lagi, yakni kesepakatan Para Sahabat RA pasca wafatnya Rasulullah Saw, mereka bersepakat pada Khilafah dan menjalankan syariat Islam. Bukan sistem Republik dan menerapkan sekulerisme. Kesepakatan itu ditaati generasi setelahnya, yakni diikuti oleh para khalifah selanjutnya hingga 13 Abad lamanya.
Lalu dimana letak kesepakatan yang diselisihi ? Justru bangsa ini telah mengkhianati amanat para pendiri bangsa saat tidak menerapkam syariat Islam. Karena yang disepakati oleh 9 para pendahulu, bapak bangsa adalah kesepakatan yang didalamnya memuat komitmen penerapan syariat Islam dalam Piagam Jakarta.
Kenapa sekarang yang ingin menerapkan syariat Islam, ingin menjalankan ajaran Islam Khilafah dituduh menyelisihi kesepakatan ?
Bagaimana dengan ideologi kapitalisme liberal yang diterapkan di negeri ini. Apakah itu kesepakatan bangsa ? apakah para pendahulu yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini dengan pekikan takbir dan semangat jihad, rela negeri ini dicengkeram oleh ideologi kapitalisme liberal?
Sebelum bicara soal kesepakatan dan pengkhianatan sebaiknya Pak Ma'ruf membaca ulang sejarah bangsa ini. Agar tidak mengesampingkan komitmen penerapan syariat Islam yang telah disepakati para pendahulu yang berjuang memerdekakan negeri ini. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
