Tinta Media - Saya terus terang terkejut, dengan pernyataan ketua Fraksi PDIP Ahmad Basyarah yang meminta aparat menindak penyeru Khilafah. Sebab, saya mengikuti benar putusan PTUN Jakarta terkait Gugatan HTI dan Uji Materi UU Ormas. Bahkan, saya menjadi kuasa hukum salah satu pemohon uji perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi.
Saya sudah membaca putusan PTUN Jakarta dan Putusan MK. Keduanya, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya tidak ada klausul yang menyatakan Khilafah sebagai ajaran terlarang. Lantas, apa dasarnya Basyarah meminta aparat bertindak ?
Saya menduga, Basyarah belum membaca putusan atau tidak paham konsekuensi dari amar putusan.
Pada faktanya, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang diproses hukum karena mendakwahkan Khilafah. Karena, Khilafah adalah ajaran Islam, merupakan hak konstitusional umat Islam yang dijamin konstitusi berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Selama ini, Ulama dan aktivis yang ditangkapi bukan karena mendakwahkan Khilafah. Melainkan karena tuduhan hoax dan melanggar UU ITE.
Jadi, patut diduga Basyarah melakukan Framing Negatif terhadap ajaran Islam Khilafah. padahal, MUI telah memfatwakan Khilafah ajaran Islam dan merekomendasikan pemerintah dan masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif.
Sebenarnya, saya ingin diskusi terbuka dengan PDIP soal Khilafah. Pada tanggal 25 April 2022 yang lalu, saya bersama Ulama & tokoh Jabodetabek sudah mendatangi gedung DPR RI untuk beraudiensi.
Karena Anggota Dewan Reses, maka saya kirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Pimpinan DPR RI, seluruh Fraksi Parpol di DPR termasuk kepada PDIP. Sayangnya, sampai saat ini surat tersebut belum atau tidak ditanggapi.
Padahal, dua tahun yang lalu Ketum PDIP meminta pejuang Khilafah untuk menemui Fraksi PDIP agar disampaikan apa itu Khilafah. Ternyata, tawaran diskusi hanya gimmick saja. Sama seperti Mahfud MD, yang ketika didatangi malah meminta kami datang ke DPR RI.
Bagus sekali, andaikan segenap elemen anak bangsa diskusi terbuka soal Khilafah. Jangan bernarasi monolog dan mengedarkan stigma negatif. Bangsa Indonesia butuh solusi, dan kami meyakini Khilafah adalah solusinya.
Jadi, saya masih menunggu sikap ksatria PDIP untuk diskusi Khilafah. Tidak elok, saling bernarasi monolog diruang publik. Kasihan rakyat, jadi bingung karena tafsir sepihak PDIP yang keliru memahami Khilafah. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Ketua Umum KPAU
https://youtu.be/zrloIh_iE30
https://youtu.be/zrloIh_iE30
https://youtu.be/zrloIh_iE30
