Ada anomali di negeri ini yang mayoritas muslim. Menteri Agama Yaqult malah berangkat ke Vatikan menemui Paus, sementara persoalan kuota haji malah diurus Menko Inves Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
Ini keganjilan dan ketidakpatutan. Haji adalah bidang yang harusnya diurus tuntas oleh Menteri Agama, selain Dirjen Kepengurusan Haji dan Umroh ada di bawah kementerian Agama, dan yang paling utama haji adalah hajat kaum muslimin.
Apakah sebegitu penting Menag ke Vatikan sementara urusan haji belum tuntas, terutama soal kuota haji? Kelihatannya ini pertama dalam sejarah negeri ini urusan haji ditangani pejabat yang bukan muslim. Ini bukan soal diskriminasi, tapi kewajiban dan kepatutan pejabat muslim yang diabaikan karena haji adalah peribadatan umat Muslim.
Apakah tidak ada pejabat muslim yang handal bernegosiasi urusan haji? Ditunjuknya LBP dalam urusan haji menguatkan kenyataan Jokowi sudah ketergantungan pada LBP. Harusnya Kemenag malu dan protes bila masih punya marwah.[]
Ustaz Iwan Januar
Direktur Siyasah Institute
