Tinta Media - "Kelompok ini tawarkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. Hal ini bertentangan dengan UU Dasar 1945,"
[Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 7/6/2022]
Sejal awal saya sudah membaca kriminalisasi konvoi Khilafah tidak saja menyasar kepada Jama'ah Khilafatul Muslimin. Target utamanya adalah 'Membidik Khilafah'.
Khilafatul Muslimin sendiri bukan ancaman, bahkan ide Khilafah yang ditawarkan dapat dikendalikan pemerintah. Karena Khilafatul Muslimin memahami ide Khilafah bukan sebagai entitas negara (state), melainkan hanya sebatas organisasi massa (Mass Organization).
Khilafatul Muslimin sejak didirikan tahun 1997 telah memiliki Khalifah. Mereka memahami Khilafah sebagai pimpinan ormas, berada dibawah sub ordinat Negara, bukan negara itu sendiri.
Padahal, Khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah adalah entitas Negara, sebagaimana ada pada saat era Kekhalifahan kaum muslimin. Khalifah adalah kepala Negara (bukan kepala atau pimpinan Ormas) sebagaimana kedudukan Khalifah Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA dan Ali RA adalah kepala Negara kaum muslimin.
Secara eksistensi Khilafatul Muslimin tidak mengganggu, sejak awal Khalifah dari Khilafatul Muslimin tidak dikutak katik. Ormas ini juga aman dari ancaman pembubaran sebagaimana terjadi dan dialami oleh HTI dan FPI.
Sehingga, ramainya konvoi Khilafah yang berujung penangkapan Abdul Qadir Baraja, Pimpinan Khilafatul Muslimin ini tidak lepas dari adanya desain jahat rezim. Desain yang ingin mentarget Khilafah sebagai sasaran utamanya, setelah berulangkali gagal dan hanya mampu mencabut BHP HTI dan membubarkan FPI.
Sejak berdirinya hingga saat ini, secara kelembagaan Ormas Khilafatul Muslimin termasuk 'khalifah'nya tidak pernah dipersoalkan oleh rezim. Begitu ada kebutuhan 'mentarget' ajaran Islam Khilafah, barulah kartu Khilafatul Muslimin ini dimainkan.
Peristiwa konvoi motor membawa poster Khilafah yang berujung penangkapan pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin, *patut diduga bagian dari kerjaan rezim* baik atas kesadaran kelompok yang melakukannya atau tanpa disadari. Baik dengan melakukan infiltrasi maupun kendali strukturnya melalui sejumlah kasus atau oknum tertentu yang dipelihara intelejen rezim.
Tujuannya untuk menciptakan 'Khilafah sebagai Common Enemy', melalaikan atau mengalihkan perhatian Umat dari berbagai kegagalan rezim sekaligus untuk 'mengkultuskan Pancasila' dengan narasi ada ideologi trans nasional (ideologi lain) yang ingin mengganti Pancasila.
Selain itu, untuk mengaburkan makna Khilafah sebagai ajaran Islam yang merupakan institusi politik (Negara/Daulah), di degradasi menjadi institusi organisasi biasa (Ormas/Jama'ah). Pemahaman keliru jamaah Khilafatul Muslimin yang merasa telah membai'at Khalifah dam telah memiliki Khilafah adalah racun pemikiran yang ingin dibenamkan ditengah benak kaum muslimin.
Hororisasi dan Kriminalisasi Khilafah menjadi tujuan utamanya. Umat diajak menjauhi ide Khilafah, takut untuk bicara Khilafah bahkan menganggap Khilafah sebagai biang masalah.
Padahal, yang menumpuk hutang negara hingga lebih dari Rp 7000 triliun adalah kerjaan rezim Jokowi, bukan Khilafah. Yang korupsi dan kabur tak tahu rimbanya adalah Harun Masiku, kader PDIP bukan penyeru Khilafah. Yang menyerahkan tambang minerba kepada oligarki, yang semestinya kembali ke pangkuan negara melalui revisi UU minerba, itu juga kerjaan rezim Jokowi.
Negara saat ini menerapkan ideologi kapitalisme sekulerisme liberal, tak ada Pancasila, tapi rezim menuding Khilafah ingin mengganti Pancasila.
Dimana Pancasila, saat LGBT tidak dapat ditindak ? Yang diterapkan bukan Pancasila, melainkan ideologi kapitalisme, sekulerisme, liberalisme.
Dimana Pancasila, saat Minyak Goreng mahal, kebun sawit dikuasai cukong ? Yang diterapkan bukan Pancasila, melainkan ideologi kapitalisme, sekulerisme, liberalisme.
Dimana Pancasila, saat mayoritas pejabat korup, tidak memikirkan rakyat ? Yang diterapkan bukan Pancasila, melainkan ideologi kapitalisme, sekulerisme, liberalisme.
Dimana Pancasila, saat zina, riba, narkoba begitu bebas merusak negeri ini ? Yang diterapkan bukan Pancasila, melainkan ideologi kapitalisme, sekulerisme, liberalisme.
Jadi, umat Islam harus bersatu melawan narasi jahat rezim, membela ajaran Islam Khilafah dengan menjelaskan fakta Khilafah yang benar, dan memperjuangkan Khilafah agar seluruh syariat Islam tegak di bumi. Selanjutnya, Khilafah akan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
