Tinta Media - Aneh, lucu dan sangat menggelikan ketika ada narasi yang menyebut Eks HTI mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024. Kalau kata orang, mainnya kurang jauh. Sejak awal hingga BHP HTI dicabut, HTI tidak pernah terlibat dalam politik praktis, terlibat dukung mendukung dalam Pemilu, Pilpres maupun Pilkada.
HTI sendiri sebagai bagian dari Hizbut Tahrir telah menyampaikan secara berulang bahwa problem yang dihadapi negeri ini bukan hanya soal krisis pemimpin. Melainkan, krisis kepemimpian. Bukan hanya soal rezim melainkan juga sistem.
Hizbut Tahrir melihat problem yang mendera negeri ini dan negeri kaum muslimin lainnya adalah karena tidak diterapkannya sistem Islam. Negeri-Negeri kaum muslimin dijajah dan dikuasai oleh sistem kapitalisme liberal.
Konklusinya menjadi jelas bagi Hizbut Tahrir, siapapun pemimpinnya jika sistem yang digunakan masih menggunakan sistem demokrasi sekuler maka tidak akan ada kebaikan bagi umat Islam. Tindakan memberikan dukungan, apalagi pembelaan dan pengorbanan pada tokoh atau individu tertentu tanpa mempersoalkan sistem yang mengatur, sama saja melanggengkan masalah yang merupakan bawaan dari sistem demokrasi.
Lantas, apa yang akan menyelamatkan negeri ini ?
Apa lagi kalau bukan Khilafah. Dan berulangkali, HTI menyampaikan Khilafah sejak mula eksis di negeri ini. Sebelum BHP HTI dicabut, HTI membuat banyak kegiatan diskusi, kajian, pawai, konferensi, muktamar, dan berbagai sarana dakwah lainnya untuk mendakwahkan ajaran Islam Khilafah.
Yang paling spektakuler adalah saat Konferensi Khilafah Internasional yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2007 yang lalu. Konferensi ini bertujuan untuk mengingatkan umat akan pentingnya menunaikan kewajiban menegakkan kembali khilafah.
Kala itu, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa berbagai masalah yang dihadapi umat Islam berawal dari hilangnya kehidupan Islami yang berdasarkan Syariah Islam yang dipimpin seolah khalifah. Selanjutnya dia mengatakan Khilafah dan syariah Islam adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia Islam.
Konferensi Khilafah Internasional 2007 yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mendapat respon dan antusiasme yang luar biasa dari berbagai komponen umat Islam, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri—seperti Malaysia, Australia, Jepang, India, Pakistan, Timur Tengah, Inggris, Denmark, Amerika, dll.
Saat itu, banyak tokoh yang hadir dan memberikan komentarnya.
"Khilafah adalah ajaran Islam yang baik dan mulia. Khilafah ada dalam al-Quran ada dalam sejarah walaupun itu terjadi setelah Rasulullah saw. Wafat. Namun, harus saya katakan, ada perbedaan juga dalam pandangan ulama tentang watak Khilafah yang ada di dalam sejarah." Begitu, ungkap Prof. Dr. Din Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, seksligus Wakil Ketua Umum MUI Pusat.
Sejumlah tokoh lain juga memberikan komentar dan apresiasi. Ada KH Thahlon Abdul Rauf (MUI Palembang), KH Amrullah Ahmad (Sekretaris MUI Pusat/Ketua Umum Syarikat Islam) hingga DR. H. Adhyaksa Dault, Menpora kala itu.
"Acara Konferensi Khilafah Internasional merupakan momen yang bagus untuk mempersatukan umat. Khilafah itu, saya kira, hadisnya jelas. “Tsuma takûnu Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah.” Yang perlu kita bangun sekarang adalah komunikasi antar gerakan Islam. Jangan ada su’uzhann satu sama lain." tegasnya.
Jadi, trademark HTI itu Khilafah. Tidak pernah ada catatan atau preseden politik HTI ikut terlibat dukung mendukung Capres Wapares, apalagi baru wacana (balon) Capres Cawapres. Makanya, hanya orang tak berakal saja yang membuat opini sesat atau percaya eks HTI mendukung capres tertentu, entah itu Ganjar Pranowo, Puan Maharani, termasuk Anies Baswedan.
Sayangnya, kemuliaan bendera tauhid menjadi direndahkan hanya karena gawe Pilpres. Pada acara deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan, bendera tauhid diturunkan.
Aneh juga, masih ada yang mengulangi narasi sesat bendera bertuliskan lafadz tauhid sebagai bendera HTI. Padahal, masalah ini telah berulangkali dijelaskan bahwa bendera dengan lafadzt tauhid adalah bendera Rasul, Bendera Islam, benderanya kaum muslimin.
Memang benar, Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016 menunjukan betapa kuatnya gerakan politik keumatan. Para politisi tentu tidak ingin mereka mengulangi kekalahan karena adanya peran kelompok politik yang berbasis gerakan umat, bukan gerakan partai.
Kalau memperhatikan hal ini, tentu kita dapat mudah membaca, siapa aktor dibalik operasi klaim dukungan HTI untuk Anies Baswedan. Lagipula, urusannya sebenarnya bukan pada siapa mendukung siapa. Melainkan, siapa yang diuntungkan dari operasi sesat menjual nama eks HTI ?
Disisi lain, meskipun telah dicabut BHP nya, HTI masih menjadi sentral opini politik. Sebuah konfirmasi, betapa besarnya pengaruh HTI. Apakah hal ini juga mengkonfirmasi Capres manapun yang berlaga dalam Pilpres 2024 tidak akan menang tanpa restu dan dukungan HTI ? [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
