Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana sependapat dengan pandangan Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies – Celios, Bhima Yudhistira bahwa bila rezim Jokowi menaikkan harga empat komoditas, Indonesia terancam krisis.
“Bila rezim Jokowi benar-benar menaikkan harga empat komoditas tersebut (solar, pertalite, gas melon dan TDL) maka akan menimbulkan dampak yang besar, Indonesia terancam krisis,” tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (31/5/2022).
Agung menilai kenaikan harga empat komoditas ini akan menurunkan daya beli rakyat. Apalagi bagi 40% rakyat dengan pengeluaran terbawah akan terdampak besar.
“Karena kebutuhan dasar, maka mau gak mau masyarakat akan tetap membelinya walaupun naik harganya. Hal ini akan berimbas pada naiknya angka kemiskinan,” tukasnya.
Ia melanjutkan, dampak buruk lainnya adalah UMKM berisiko tutup karena naiknya biaya produksi yang tak sanggup ditanggung. Hal ini akan berimbas pada pemberhentian karyawan dan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Dan perlu kita catat bahwa 97% serapan tenaga kerja selama ini ada di UMKM. “Ini sangat berbahaya,” jelasnya mengingatkan.
“Disamping itu kenaikan gas LPG 3 kg akan memicu panic buying yang ujungnya akan memicu penimbunan dan kelangkaan di lapangan,” imbuhnya.
Agung mengatakan, dampak yang sangat mengerikan adalah akan memantik gejolak sosial yang memicu konflik di tengah masyarakat. Ketimpangan sosial akan semakin nyata yang mengarah pada krisis multidimensi.
“Bila hal ini terus terjadi maka kejadian seperti di Srilanka diduga dapat terjadi di Indonesia. Ujungnya rakyatlah yang akan dirugikan dan sengsara,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
“Bila rezim Jokowi benar-benar menaikkan harga empat komoditas tersebut (solar, pertalite, gas melon dan TDL) maka akan menimbulkan dampak yang besar, Indonesia terancam krisis,” tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (31/5/2022).
Agung menilai kenaikan harga empat komoditas ini akan menurunkan daya beli rakyat. Apalagi bagi 40% rakyat dengan pengeluaran terbawah akan terdampak besar.
“Karena kebutuhan dasar, maka mau gak mau masyarakat akan tetap membelinya walaupun naik harganya. Hal ini akan berimbas pada naiknya angka kemiskinan,” tukasnya.
Ia melanjutkan, dampak buruk lainnya adalah UMKM berisiko tutup karena naiknya biaya produksi yang tak sanggup ditanggung. Hal ini akan berimbas pada pemberhentian karyawan dan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Dan perlu kita catat bahwa 97% serapan tenaga kerja selama ini ada di UMKM. “Ini sangat berbahaya,” jelasnya mengingatkan.
“Disamping itu kenaikan gas LPG 3 kg akan memicu panic buying yang ujungnya akan memicu penimbunan dan kelangkaan di lapangan,” imbuhnya.
Agung mengatakan, dampak yang sangat mengerikan adalah akan memantik gejolak sosial yang memicu konflik di tengah masyarakat. Ketimpangan sosial akan semakin nyata yang mengarah pada krisis multidimensi.
“Bila hal ini terus terjadi maka kejadian seperti di Srilanka diduga dapat terjadi di Indonesia. Ujungnya rakyatlah yang akan dirugikan dan sengsara,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
