Tinta Media - Menanggapi rencana pemerintah membatasi pembelian pertalite, Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai, pemerintah mengadopsi paradigma dan sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi.
"Pasalnya, pemerintah saat ini mengadopsi paradigma dan sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi, termasuk sumber daya alam," tuturnya kepada Tinta Media dalam wawancara eksklusif, Rabu (29/6/2022).
Menurutnya, rencana pemerintah yang membatasi pembelian pertalite hanya kepada konsumen yang dianggap tidak mampu dan harus terdaftar pada MyPertamina merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi pertalite. "Dengan demikian, penjualan pertamax akan lebih tinggi, sehingga akan semakin menguntungkan Pertamina," ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa selama ini Pertamina dianggap mengalami kerugian karena tidak menjual pertalite dan solar berdasarkan harga keekonomian. "Padahal, kenyataannya, dengan harga jual saat ini, pengelolaan minyak dari hulu sampai hilir masih menguntungkan," ungkapnya.
"Meskipun sepertiga minyak mentah dan BBM diimpor, tetapi pendapatan dari penjualan harga minyak yang nilainya meningkat tajam, juga meningkat tajam," bebernya.
Ia melihat bahwa pemerintah memandang BBM merupakan komoditas bisnis dan Pertamina sebagai pihak pengelola bertujuan untuk mendapatkan profit. "Maka ketika ia menjual di bawah harga keekonomian meskipun masih tetap untung, tetap dianggap rugi," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak mentah merupakan barang yang masuk dalam kategori milik umum. Karena itu, wajib dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan kepada publik. "Dengan demikian, komoditas itu bukan untuk dikomersilkan kepada publik yang menjadi pemilik komoditas itu, yang mengakibatkan sebagian dari mereka malah tidak dapat menikmatinya karena dibatasi atau dikenakan harga yang lebih tinggi," paparnya.
"Alhasil kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang zalim," tandasnya.[] Ajira
