Tinta Media - “Saya menghimbau dan mengingatkan para penegak hukum dan Pemerintah serta para politisi yang ada di negeri ini untuk mengevaluasi diri dan agar jangan menganggap enteng masalah ini,” tutur Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas kepada Tinta Media, Senin (20/6/2022).
Anwar menyampaikan kekecewaan masyarakat. “Apakah mereka tidak tahu bahwa saat ini tingkat kekecewaan dari masyarakat luas terhadap tingkah laku dari sebagian para pemimpin dan penguasa serta kepada para oligarki dalam bidang politik dan ekonomi di negeri ini sudah sangat tinggi yang itu kalau tidak diantisipasi dengan arif bijaksana akan bisa mendorong bagi terjadinya reformasi jilid dua?” tanya Anwar.
“Janganlah mereka mengira bahwa dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini mereka akan bisa menghadapi dan mengatasi masalah yang ada,” lanjutnya.
Ia meminta agar pemerintah belajar dengan apa yang terjadi di zaman orde baru, di mana kekuatan penguasa yang sangat kuat waktu itu ternyata tidak ada artinya apa-apa ketika sudah berhadapan dengan kemarahan rakyat yang sudah memuncak.
“Untuk itu, lihatlah dan belajarlah dari kasus yang terjadi di Srilanka dimana kekuatan rakyat telah merontokkan dalam waktu yang singkat kekuasaan dari rezim yang berkuasa,” pintanya.
“Pertanyaannya, apakah kita mau hal seperti itu terjadi di negeri ini?” lanjutnya.
Anwar menghimbau kepada para pemimpin dan penguasa serta para penegak hukum di negeri ini agar menyadari bahwa negeri ini, saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja karena gejolak dan tingkat keresahan serta kekecewaan di tengah-tengah masyarakat tampak sudah cukup meningkat.
“Untuk itu kita harapkan agar seluruh pemimpin dan penguasa serta para penegak hukum di negeri ini harus mampu mempertajam mata dan mempernyaring telinganya lalu dengarlah suara rakyat,” tegasnya.
“Janganlah mereka hanya sibuk dengan diri dan kelompok serta partainya saja apalagi sebagian dari mereka kita lihat perilakunya tak obahnya seperti antek-antek kompeni yang galaknya luar biasa kepada rakyat dengan tujuan agar mereka bisa menyenangkan hati dari sang bos yang membayarnya,” pintanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa para pemimpin dan penguasa di negeri ini masih saja sibuk mengurusi khilafatul muslimin?
“Apakah karena mereka punya pemikiran akan mengganti pancasila dan UUD tahun 1945 dengan faham dan undang-undang yang lain?” tanyanya.
Kalau benar, Anwar setuju mereka ditindak. “Tapi mengapa mereka yang baru punya pemikiran saja sudah ditindak sementara mereka yang sudah benar-benar melanggar Pancasila dan UUD 1945 tidak mereka tangkap dan tidak mereka proses agar bisa diseret ke pengadilan bagi dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya?” tanya Anwar.
Ia prihatin karena negeri ini diurus dengan cara-cara seperti itu. “Hal demikian jelas memberi kesan bahwa para pemimpin di negeri ini tampak lebih kental islamofobianya daripada liberalismefobianya,” jelasnya.
Dia juga mempertanyakan, apakah mereka tidak tahu bahwa faham liberalisme kapitalisme itu adalah sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945?
Di samping itu, ia mempertanyakan, apakah mereka tidak melihat adanya praktek korupsi dan kolusi serta nepotisme (KKN) yang sudah menggurita di negeri ini yang hal itu tentu akan sangat membahayakan dan mengancam masa depan bangsa ini?
“Dan apakah mereka juga tidak melihat perilaku dari sebagian para pengusaha besar atau para pemilik kapital di negeri ini yang dengan mudahnya merampok dan merampas tanah rakyat sebagai sebuah ancaman terhadap masalah persatuan dan kesatuan serta kemanusiaan dan kesejahteraan dari rakyat di negeri ini?” pungkasnya. [] Raras
