Tinta Media - “Kami umat Islam akan konsisten berpolitik dengan identitas Islam,” tutur Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin kepada Tinta Media, Rabu (22/6/2022).
Ia menjelaskan berpolitik berdasarkan Islam dan memiliki orientasi politik untuk menerapkan hukum Islam dan menegakkan hukum Allah SWT. “Itulah, politik identitas Islam yang dahulu juga diemban tauladan kami, Rasulullah Muhammad Saw,” jelasnya.
Menurutnya, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, partai, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. “Dalam berbagai kasus, tidak ada politik tanpa identitas,” tegasnya.
Dia memberi contoh PDIP yang selalu membawa identitas partainya. “Menunjukkan ciri atribut partainya, dan dalam kampanye politik selalu meminta masyarakat untuk menjatuhkan preferensi politik pada identitas PDIP. Jargonnya pasti, pilihlah PDIP,” jelasnya.
Lalu ia contohkan juga Partai Golkar, selalu membawa identitas partainya, menunjukkan ciri atribut partainya, dan dalam kampanye politik selalu meminta masyarakat untuk menjatuhkan preferensi politik pada identitas Golkar. “Jargonnya pasti, pilihlah Partai Golkar,”
Menurutnya, begitu pula Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP, PKB dan PKS. “Semua partai politik pasti menjalankan politik identitas,” jelasnya.
“Mereka memiliki lambang dan simbol partai, sebagai identitas partai yang berbeda-beda. Kalau mau tidak ada politik identitas, seharusnya semua lambang partai sama,” jelasnya lebih lanjut.
Khozinudin menilai politik identitas ini tidak mungkin dihilangkan. “Misalnya, orang PDIP meminta Pilihlah PKS, orang PKS meminta Pilihlah GOLKAR, orang GOLKAR meminta Pilihlah PKB dan seterusnya,” terangnya.
Menurutnya, semua partai punya identitas masing-masing dan pasti akan menerapkan politik identitas dalam Pemilu nanti. “Namun, ketika politik itu mulai membawa identitas Islam, lambang Islam, orientasi Islam yakni ingin menerapkan sistem Islam, syariat Islam kenapa dipersoalkan?” tanya Ahmad.
“Sementara Rasulullah Muhammad Saw diutus, berdakwah, berjuang atas identitas Islam,” tegasnya kemudian.
“Coba bayangkan, kalau Rasulullah SAW tidak membawa politik identitas. Pastilah, Rasulullah SAW tidak perlu menyatakan identitas diri sebagai Nabi, tidak pula perlu menyeru kepada Islam dan membiarkan masyarakat Arab dengan identitas kejahiliahannya,” paparnya.
Soal ada benturan, menurutnya, selamanya al haq dan al batil berbenturan. “Tidak mungkin, haq dan batil berdampingan dengan damai,” tegasnya.
Ia menunjukkan antara pendukung partai saja bisa berbenturan, padahal tidak menyeru kepada Islam. “Partai yang hanya menyeru kepada identitas partai juga sering berbenturan antara partai dan memakan korban hanya karena identitas partai,” terangnya.
Dia contohkan saat PDIP Kubu Suryadi dan Megawati bentrok, ini karena politik identitas partai yang berbeda. “Makanya, banyak yang menjadi korban, bahkan mati konyol karena membela partai,” ungkapnya.
“Ketika umat Islam membawa identitas Islam, berpolitik atas dasar Islam, kenapa dipersoalkan?” tanya Khozinudin kemudian.
Ahmad Khozinudin juga menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Dewan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, membahas kerja sama dan memperkuat kemitraan mencegah politik identitas jelang Pemilu 2024.
“Jadi, ini yang tadi kami bahas dan sepakat, ke depan kami harus menjaga ini semua sehingga kami bisa memberikan literasi pendidikan tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat yang tentunya ini menjadi perhatian kami bersama,” kata Sigit. (21/6).
Ia menjelaskan bahwa Jenderal bintang empat itu mengingatkan sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, ke depan menjadi tantangan bagi Polri dan juga media bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, mencegah polarisasi dan penggunaan politik identitas.
“Kalau begitu, siapa yang disasar? Umat Islam? Apakah umat Islam nanti akan dipersoalkan jika menolak pemimpin kafir seperti saat menolak Ahok, dengan dalih menganut politik identitas?” tanya Khozinudin.
Menurutnya, kalau konsisten politik identitas dilarang, lebih baik bubarkan seluruh partai politik. Agar tidak ada lagi friksi politik. “Selama ini, segala kegaduhan politik saat pemilu bersumber dari partai politik,” tandasnya.[] Raras
