Tinta Media - Menanggapi posisi Ustaz Abdul Somad dalam kasus Singapura, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar menilai tolak ukur hubungan diplomatik bukan ditentukan kepentingan politik atau ekonomi, tapi tujuan ideologi Islam.
"Tolak ukur hubungan diplomatik bukan ditentukan kepentingan politik atau ekonomi, tapi tujuan ideologi Islam," tuturnya kepada Tinta Media, Senin (23/5/2022).
Ia menjelaskan bahwa negara menurut Islam juga harus bersikap tegas terhadap negara yang merusak marwah atau berpotensi mengancam kepentingan negara dengan memutuskan hubungan diplomatik pada mereka.
Ustaz Iwan Januar menilai sikap pemerintah Indonesia terhadap Ustaz Abdul Somad dan Singapura, adalah tindakan subyektif politik ketimbang pelayanan negara pada warganya.
Sikap pemerintah dalam kasus UAS, juga sejumlah WNI lainnya adalah petunjuk bila Indonesia bukan negara besar yang disegani tetangganya. "Indonesia juga tunduk pada agenda deradikalisasi dan kontra teroris yang dipaksakan Barat," bebernya.
Menurutnya, UAS termasuk jajaran ulama yang sampai sekarang tidak bisa dirangkul oleh rezim sebagaimana kelompok dan tokoh Islam lain. Pandangan politik UAS seringkali membuat kuping rezim merah kepanasan. "Kondisi ini yang menjadikan pemerintah memainkan strategi stick and carrot. Siapa yang mengusik kekuasaan maka akan digebuk dengan tongkat, atau dibiarkan kesusahan," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, UAS oleh kalangan yang sekubu dengan rezim digolongkan sebagai kelompok ulama radikal. Maka di sejumlah wilayah agenda dakwahnya digagalkan sejumlah kelompok, bahkan tak luput dari persekusi. Padahal, definisi tentang radikalisme itu amat sangat subyektif bahkan absurd dan menentang ajaran Islam. "Soal sikap intoleran, takfiri, mendukung penegakkan syariat dan Khilafah adalah sebagian tudingan yang menyalahi ajaran Islam itu sendiri," terangnya.
Ia menambahkan bahwa para pejabat di tanah air seperti bersorak gembira melihat saudara sesama muslim disakiti lawan. Menko PMK bahkan menyatakan tindakan pemerintah Singapura adalah pelajaran untuk UAS untuk menjaga mulutnya agar jangan diusir tetangga. "Padahal tidak ada yang disampaikan UAS melainkan kebenaran yang datang dari ajaran Islam," ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa negara dalam Islam wajib melindungi setiap warga negaranya, baik yang muslim maupun nonmuslim tanpa kecuali selama mereka tidak melakukan tindak kriminal.
"Beginilah cara Islam dan sistem kenegaraannya memperlakukan rakyat mereka, dan bersikap pada negara tetangga," tandasnya.[] Ajirah
"Tolak ukur hubungan diplomatik bukan ditentukan kepentingan politik atau ekonomi, tapi tujuan ideologi Islam," tuturnya kepada Tinta Media, Senin (23/5/2022).
Ia menjelaskan bahwa negara menurut Islam juga harus bersikap tegas terhadap negara yang merusak marwah atau berpotensi mengancam kepentingan negara dengan memutuskan hubungan diplomatik pada mereka.
Ustaz Iwan Januar menilai sikap pemerintah Indonesia terhadap Ustaz Abdul Somad dan Singapura, adalah tindakan subyektif politik ketimbang pelayanan negara pada warganya.
Sikap pemerintah dalam kasus UAS, juga sejumlah WNI lainnya adalah petunjuk bila Indonesia bukan negara besar yang disegani tetangganya. "Indonesia juga tunduk pada agenda deradikalisasi dan kontra teroris yang dipaksakan Barat," bebernya.
Menurutnya, UAS termasuk jajaran ulama yang sampai sekarang tidak bisa dirangkul oleh rezim sebagaimana kelompok dan tokoh Islam lain. Pandangan politik UAS seringkali membuat kuping rezim merah kepanasan. "Kondisi ini yang menjadikan pemerintah memainkan strategi stick and carrot. Siapa yang mengusik kekuasaan maka akan digebuk dengan tongkat, atau dibiarkan kesusahan," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, UAS oleh kalangan yang sekubu dengan rezim digolongkan sebagai kelompok ulama radikal. Maka di sejumlah wilayah agenda dakwahnya digagalkan sejumlah kelompok, bahkan tak luput dari persekusi. Padahal, definisi tentang radikalisme itu amat sangat subyektif bahkan absurd dan menentang ajaran Islam. "Soal sikap intoleran, takfiri, mendukung penegakkan syariat dan Khilafah adalah sebagian tudingan yang menyalahi ajaran Islam itu sendiri," terangnya.
Ia menambahkan bahwa para pejabat di tanah air seperti bersorak gembira melihat saudara sesama muslim disakiti lawan. Menko PMK bahkan menyatakan tindakan pemerintah Singapura adalah pelajaran untuk UAS untuk menjaga mulutnya agar jangan diusir tetangga. "Padahal tidak ada yang disampaikan UAS melainkan kebenaran yang datang dari ajaran Islam," ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa negara dalam Islam wajib melindungi setiap warga negaranya, baik yang muslim maupun nonmuslim tanpa kecuali selama mereka tidak melakukan tindak kriminal.
"Beginilah cara Islam dan sistem kenegaraannya memperlakukan rakyat mereka, dan bersikap pada negara tetangga," tandasnya.[] Ajirah
