Tinta Media - Pernyataan Sri Mulyani atau Jokowi sendiri yang tidak akan menaikan pertalite masih diragukan. Pasalnya, selama ini kenaikan harga BBM dilakukan secara mendadak dan diumumkan malam hari ketika rakyat terlelap tidur.
Jika dibaca narasinya, apa yang disampaikan oleh pemerintah soal tekanan APBN akibat kenaikan minyak mentah dunia, perang Rusia - Ukraina, harga BBM di Jerman, Amerika, Singapura hingga Thailand, justru merupakan pra kondisi untuk memberikan rasionalisasi kenaikan harga BBM.
Selama ini, tekanan terhadap APBN juga tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji pejabat, membatalkan proyek tidak prioritas (seperti pindah IKN), optimalisasi Silpa (sisa lebih penganggaran), atau sejumlah upaya efisiensi dan cutting off pengeluaran pemerintah yang tidak penting.
Selalu saja beban APBN dipindahkan ke pundak rakyat dengan pengurangan subsidi dan kenaikan pajak. Sementara gaji pejabat, gaji presiden, menteri, DPR, hingga direksi dan komisaris BUMN (termasuk Pertamina) tetap besar dan dengan fasilitas yang wah.
Sebenarnya, rakyat mau saja ikut menanggung beban APBN asalkan fair. Yakni telah ada upaya pemerintah untuk berhemat. ini pemerintah foya foya kok rakyatnya diminta puasa ?
Lagipula, subsidi adalah hak rakyat. Kewajiban pemerintah melayani rakyat, bukan melayani oligarki. Kegagalan mengelola pemerintahan semestinya disikapi dengan pengunduran diri, bukan malah membuat kebijakan yang tambah zalim dan membebani rakyat.
Rakyat tak boleh terperdaya dengan sihir kata-kata yang disampaikan pejabat, yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Rakyat wajib memahami karakter pejabat, mudah berjanji dan mudah mengingkari.
Karena itu, rakyat yang harus tetap waspada dan menyiapkan berbagai skenario untuk berbagai kemungkinan. Termasuk, jika nantinya tiba-tiba diwaktu malam harga BBM diumumkan naik.
Rakyat harus waspada, memasang mata dan telinga, mengawasi kekuasaan yang akan mencuri hak rakyat. Jika kedapatan penguasa mencuri hak rakyat, maka rakyat harus mengadilinya ramai-ramai, dan mengaraknya keliling Nusantara.
BBM murah adalah hak rakyat. listrik murah adalah hak rakyat. Gas LPG murah adalah hak rakyat. Jangan sampai penguasa mencurinya, dengan dalih membebani APBN.
Kalau tidak kita yang mengawasi, siapa lagi ? DPR telah buta dan tuli terhadap jeritan rakyat. Kalau tidak sekarang kapan lagi ? jangan baru bergerak, setelah harga BBM benar-benar telah dinaikkan.[]
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
