Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menyatakan pemerintah memiliki kewajiban melayani rakyat bukan melayani kepentingan oligarki.
“Kewajiban pemerintah melayani rakyat, bukan melayani oligarki,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (27/5/2022).
Menurutnya, pemerintah selalu membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pundak rakyat dengan pengurangan subsidi dan kenaikan pajak. "Sementara gaji pejabat, gaji presiden, menteri, DPR, hingga direksi dan komisaris BUMN (termasuk Pertamina) tetap besar dan dengan fasilitas wah,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa selama ini tekanan terhadap APBN tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji pejabat, membatalkan proyek tidak prioritas (seperti pindah IKN), optimalisasi Silpa (sisa lebih penganggaran), atau sejumlah upaya efesiensi, dan cutting off pengeluaran yang tidak penting.
Ia mengkritisi bahwa subsidi adalah hak rakyat. Ketika terjadi kegagalan dalam mengelola pemerintahan semestinya disikapi dengan pengunduran diri, bukan membuat kebijakan yang tambah zalim dan membebani rakyat.
“BBM murah adalah hak rakyat. Listrik murah adalah hak rakyat. Gas LPG murah adalah hak rakyat. Jangan sampai penguasa mencurinya dengan dalih membebani APBN,” ujarnya.
“Sebenarnya rakyat mau saja menanggung beban APBN asalkan fair, yakni telah ada upaya pemerintah untuk berhemat. Ini pemerintah foya-foya kok rakyatnya diminta puasa?” kritiknya.
Ia mengingatkan rakyat untuk tidak terpedaya dengan sihir kata-kata yang disampaikan pejabat. Karena karakter pejabat mudah berjanji dan mudah mengingkari.
“Rakyat tidak boleh terpedaya dengan sihir kata-kata yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Rakyat wajib memahami karakter pejabat yang mudah berjanji dan mudah mengingkari,” sarannya.
Kembali ia menyarankan rakyat untuk tetap waspada dan menyiapkan berbagai skenario untuk berbagai kemungkinan. “Termasuk jika nanti tiba-tiba kenaikan harga BBM diumumkan di malam hari,” ucapnya.
Hal ini sesuai pernyataan Sri Mulyani atau Jokowi yang tidak akan menaikkan pertalite. Ia menuturkan selama ini kenaikan harga BBM dilakukan secara mendadak dan diumumkan malam haru ketika rakyat terlelap tidur.
“Jika dibaca narasinya, apa yang disampaikan oleh pemerintah soal tekanan APBN akibat kebaikan minyak mentah dunia, perang Rusia-Ukraina, harga BBM di Jerman, Amerika, Singapura hingga Thailand, justru merupakan pra kondisi untuk memberikan rasionalisasi kenaikan harga BBM,” tuturnya.
Maka, ia melanjutkan, rakyat harus waspada memasang mata dan telinga, mengawasi kekuasaan yang akan mencuri hak rakyat.
“Jika kedapatan penguasa mencuri hak rakyat, maka rakyat harus mengadilinya ramai-ramai, dan mengaraknya keliling Nusantara,” katanya.
Kembali ia mengingatkan pengawasan dari rakyat.
“Kalau tidak kita yang mengawasi, siapa lagi? DPR telah buta dan tuli terhadap jeritan rakyat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan bergerak, setelah harga BBM benar-benar telah dinaikkan,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
“Kewajiban pemerintah melayani rakyat, bukan melayani oligarki,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (27/5/2022).
Menurutnya, pemerintah selalu membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pundak rakyat dengan pengurangan subsidi dan kenaikan pajak. "Sementara gaji pejabat, gaji presiden, menteri, DPR, hingga direksi dan komisaris BUMN (termasuk Pertamina) tetap besar dan dengan fasilitas wah,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa selama ini tekanan terhadap APBN tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji pejabat, membatalkan proyek tidak prioritas (seperti pindah IKN), optimalisasi Silpa (sisa lebih penganggaran), atau sejumlah upaya efesiensi, dan cutting off pengeluaran yang tidak penting.
Ia mengkritisi bahwa subsidi adalah hak rakyat. Ketika terjadi kegagalan dalam mengelola pemerintahan semestinya disikapi dengan pengunduran diri, bukan membuat kebijakan yang tambah zalim dan membebani rakyat.
“BBM murah adalah hak rakyat. Listrik murah adalah hak rakyat. Gas LPG murah adalah hak rakyat. Jangan sampai penguasa mencurinya dengan dalih membebani APBN,” ujarnya.
“Sebenarnya rakyat mau saja menanggung beban APBN asalkan fair, yakni telah ada upaya pemerintah untuk berhemat. Ini pemerintah foya-foya kok rakyatnya diminta puasa?” kritiknya.
Ia mengingatkan rakyat untuk tidak terpedaya dengan sihir kata-kata yang disampaikan pejabat. Karena karakter pejabat mudah berjanji dan mudah mengingkari.
“Rakyat tidak boleh terpedaya dengan sihir kata-kata yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Rakyat wajib memahami karakter pejabat yang mudah berjanji dan mudah mengingkari,” sarannya.
Kembali ia menyarankan rakyat untuk tetap waspada dan menyiapkan berbagai skenario untuk berbagai kemungkinan. “Termasuk jika nanti tiba-tiba kenaikan harga BBM diumumkan di malam hari,” ucapnya.
Hal ini sesuai pernyataan Sri Mulyani atau Jokowi yang tidak akan menaikkan pertalite. Ia menuturkan selama ini kenaikan harga BBM dilakukan secara mendadak dan diumumkan malam haru ketika rakyat terlelap tidur.
“Jika dibaca narasinya, apa yang disampaikan oleh pemerintah soal tekanan APBN akibat kebaikan minyak mentah dunia, perang Rusia-Ukraina, harga BBM di Jerman, Amerika, Singapura hingga Thailand, justru merupakan pra kondisi untuk memberikan rasionalisasi kenaikan harga BBM,” tuturnya.
Maka, ia melanjutkan, rakyat harus waspada memasang mata dan telinga, mengawasi kekuasaan yang akan mencuri hak rakyat.
“Jika kedapatan penguasa mencuri hak rakyat, maka rakyat harus mengadilinya ramai-ramai, dan mengaraknya keliling Nusantara,” katanya.
Kembali ia mengingatkan pengawasan dari rakyat.
“Kalau tidak kita yang mengawasi, siapa lagi? DPR telah buta dan tuli terhadap jeritan rakyat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan bergerak, setelah harga BBM benar-benar telah dinaikkan,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
