Tinta Media - Direktur Siyasah Institute Ustaz Iwan Januar menilai, aksi mematikan mikrofon yang dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani di saat koleganya sedang membahas sanksi terhadap L68T sebagai sikap pembelaan terhadap kaum terlaknat.
"Demokrasi sering kelabui umat agar terkesan Islami padahal bela kaum terlaknat," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (26/5/2022).
Ia menganggap sikap tersebut sebagai wujud ketidaksukaan. "Sikap Ketua DPR matikan mik adalah bisa dibaca ia tidak suka hal itu dibahas," terangnya.
Iwan menilai ada dua hal yang perlu dicatat dari sikap Puan.
Pertama, sikap Puan sebagai Ketua DPR menunjukkan sikap otoriter, jauh dari keterbukaan dan menghargai pendapat orang lain, juga tidak beradab. "Ketika koleganya selaku wakil rakyat menyampaikan aspirasi malah disumbat," ujarnya.
Kedua, rakyat patut curiga ada kelompok-kelompok di DPR yang ingin L68T tidak diusik. "Tahun 2018 Zulkifli Hasan pernah menyampaikan ada lima fraksi di DPR yang perjuangkan LGBT. Kelompok-kelompok ini patut diduga masih ada, buktinya mereka loloskan UU TPKS yang tersirat memberi perlindungan pada kaum Sodom ini," bebernya.
Ia pun menerangkan adanya sifat demokrasi, ada parpol dan elit politisinya kelabui rakyat. "Coba mereka terbuka sejak pemilu sampaikan pada rakyat akan bela L68T. Coba jujur," pungkasnya.[] Nita Savitri
"Demokrasi sering kelabui umat agar terkesan Islami padahal bela kaum terlaknat," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (26/5/2022).
Ia menganggap sikap tersebut sebagai wujud ketidaksukaan. "Sikap Ketua DPR matikan mik adalah bisa dibaca ia tidak suka hal itu dibahas," terangnya.
Iwan menilai ada dua hal yang perlu dicatat dari sikap Puan.
Pertama, sikap Puan sebagai Ketua DPR menunjukkan sikap otoriter, jauh dari keterbukaan dan menghargai pendapat orang lain, juga tidak beradab. "Ketika koleganya selaku wakil rakyat menyampaikan aspirasi malah disumbat," ujarnya.
Kedua, rakyat patut curiga ada kelompok-kelompok di DPR yang ingin L68T tidak diusik. "Tahun 2018 Zulkifli Hasan pernah menyampaikan ada lima fraksi di DPR yang perjuangkan LGBT. Kelompok-kelompok ini patut diduga masih ada, buktinya mereka loloskan UU TPKS yang tersirat memberi perlindungan pada kaum Sodom ini," bebernya.
Ia pun menerangkan adanya sifat demokrasi, ada parpol dan elit politisinya kelabui rakyat. "Coba mereka terbuka sejak pemilu sampaikan pada rakyat akan bela L68T. Coba jujur," pungkasnya.[] Nita Savitri
