Tinta Media - Tradisi mudik lebaran tahun ini seolah menjadi euforia bagi masyarakat banyak. Hal ini karena selama kurang lebih dua tahun, mereka tidak bisa mudik atau pulang kampung akibat terkungkung oleh pandemi Covid-19. Ini terlihat dari arus mudik dengan ratusan ribu kendaraan telah melintasi di berbagai wilayah.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai bahwa pengaruh diberlakukannya mudik lebaran terhadap angka kasus Covid-19 akan terlihat dalam 14 hari kedepan (bisnis.com 8/5/22 ).
Kendati demikian, pihaknya berharap tidak ada kenaikan kasus secara signifikan sebagai imbas kepadatan saat mudik lebaran. Ketaatan masyarakat tetap tinggi dalam menjaga prokes, memakai masker, termasuk antusiasme mengikuti vaksinasi. Selain itu, BOR rumah sakit terpantau hanya 0,8 persen (sangat kecil). Maka dari itu, transisi pandemi ke endemi akan makin jelas.
Lain halnya pandangan Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman yang memprediksi bahwa akan ada peningkatan kasus Covid-19 pasca mudik lebaran (kompas.com). Beliau menyampaikan bahwa potensi lonjakan kasus Covid-19 di negara kita masih ada. Kendati telah diberlakukan syarat vaksin booster, tidak serta merta menghilangkan ancaman peningkatan kasus pasca mudik lebaran.
Prinsip dalam hukum (biologi) terkait dengan wabah, kalau ada pergerakan orang banyak dan interaksinya tinggi, berarti potensi adanya penularan suatu penyakit atau wabah menjadi besar.Terjadi lonjakan atau tidaknya bisa diketahui sekitar satu bulan ke depan.
Belum tuntas masalah Covid-19, saat ini kita dikejutkan kembali oleh adanya virus Hepatitis akut yang menyerang anak-anak. Apa yang terjadi saat ini, masyarakat seakan sudah lelah dan jengah.
Adanya fakta-fakta yang diuraikan di atas, justru semakin membingungkan masyarakat. Mengapa bisa demikian?
Di negeri ini, tidak sedikit rakyat yang sudah tidak perduli terhadap pandemi, juga datangnya virus Hepatitis akut. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seolah makin tekikis, terutama pengendalian wabah. Buruknya pemeliharaan urusan rakyat pada masa sekarang bukan tanpa sebab. Ini merupakan pengaruh kapitalisme sebagai biang keladi segala permasalahan umat.
Kapitalisme mengagungkan asas manfaat. Itu sebabnya, keputusan yang diambil oleh penguasa dalam menangani setiap persoalan adalah yang dianggap lebih menguntungkan, terutama secara ekonomi. Pada akhirnya, nyawa manusia menjadi korban keserakahan penguasa dan bobroknya sistem ini.
Dalam sistem kapitalis yang menakar materi di atas segalanya, pemenuhan terhadap hak-hak rakyat sangat sulit diwujudkan, bahkan tidak mungkin. Hal ini karena peran penguasa dalam sistem ini tidak lebih sebagai fasilitator. Sistem ini memanfaatkan swasta dalam pemenuhan layanan umum terhadap rakyat, bukan mengurusi urusan rakyat sebagaimana seharusnya.
Padahal, Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Di sini jelas menunjukkan, betapa pentingnya suatu kepemimpinan ideologis bagi suatu negara. Dan tentu saja harus dengan ideologi sahih, yakni ideologi Islam agar segala sesuatunya berjalan sesuai fitrah penciptaan dari Allah Swt. dan keterikatan terhadap hukum syariat juga dapat terjamin. Sudah saatnya kita melakukan perubahan mendasar, apalagi kalau bukan kembali pada syariat Islam sebagai solusi hakiki.
Wallahu a’lam bishshawab.
Oleh: Erlyn Lisnawati
Sahabat Tinta Media
