Tinta Media - Terkait informasi di kota Bekasi sedang ada upaya terstruktur dan sistematis dari PLN untuk menaikkan daya listrik dari 450 VA menjadi 1300 VA, Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin mengingatkan rakyat agar waspada karena rezim yang tidak bisa dipercaya dan tidak jujur dalam menetapkan kebijakan.
"Rakyat harus waspada dan bersiap mengambil upaya atas berbagai kemungkinan yang terjadi. Rezim ini tidak bisa dipercaya, karena faktanya tidak jujur dalam menetapkan kebijakan," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (28/5/2022).
Awalnya ia ragu, saat Menkeu Sri Mulyani hanya akan menaikkan tarif listrik 3000 VA. "Jangan-jangan, kenaikan juga akan merembet ke pelanggan 450 VA dan 900 VA yang mayoritas rakyat menikmati subsidi listrik dengan tarif terjangkau", pikirnya.
"Ternyata, baru saya tahu modus rezim Jokowi mau membebani rakyat dalam urusan listrik. Ternyata, tidak dengan menambah tarif dasar listrik, tetapi memaksa pelanggan listrik 450 VA untuk bermigrasi (pindah) ke daya 1300 VA. Ini sama saja mencabut subsidi listrik 450 VA dan memaksa rakyat membayar tarif listrik 1300 VA," jelasnya.
Ahmad pun tidak tahu, apakah ini hanya terjadi di kota Bekasi atau terjadi di seluruh kota dan kabupaten se Indonesia. "Jika terjadi secara massal, jelas ini bentuk modus membebani rakyat dalam urusan listrik, bukan dengan menaikkan tarif melainkan dengan memaksa pelanggan pindah daya dari 450 VA ke daya yang lebih tinggi 1300 VA yang tarifnya jelas lebih mahal," ungkapnya.
"Saya juga khawatir dalam isu BBM. Bisa saja, pertalite tidak dinaikkan namun pasokannya dikurangi hingga dihilangkan dari peredaran. Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang sebelumnya sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000/liter," ujarnya.
Lalu, lanjutnya, nanti BBM pertalite hilang mengikuti jejak hilangnya BBM jenis premium. Kalau ini yang terjadi, sama saja pemerintah telah menaikkan harga BBM dengan memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamax yang sudah dinaikkan harganya.
"Luar biasa zalim kalau ini nantinya yang terjadi. Rezim ini benar-benar telah menguras pikiran dan tenaga untuk mencari modus tersembunyi membebani rakyat. Padahal, para pejabatnya terus berfoya-foya diatas penderitaan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, rezim selalu mencari celah untuk mencuri hak rakyat dan membebani dengan berbagai kebijakan zalim. Kalau dibiarkan, seluruh urusan rakyat bisa menjadi kacau dan menyengsarakan.
"Semoga kaum pergerakan menyadari hal ini, dan segera berhimpun untuk menolong rakyat. Saat ini, rakyat sendirian dalam keadaan papa, tidak ada partai atau politisi yang membela kepentingan rakyat," pungkasnya. [] Willy Waliah
"Rakyat harus waspada dan bersiap mengambil upaya atas berbagai kemungkinan yang terjadi. Rezim ini tidak bisa dipercaya, karena faktanya tidak jujur dalam menetapkan kebijakan," tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (28/5/2022).
Awalnya ia ragu, saat Menkeu Sri Mulyani hanya akan menaikkan tarif listrik 3000 VA. "Jangan-jangan, kenaikan juga akan merembet ke pelanggan 450 VA dan 900 VA yang mayoritas rakyat menikmati subsidi listrik dengan tarif terjangkau", pikirnya.
"Ternyata, baru saya tahu modus rezim Jokowi mau membebani rakyat dalam urusan listrik. Ternyata, tidak dengan menambah tarif dasar listrik, tetapi memaksa pelanggan listrik 450 VA untuk bermigrasi (pindah) ke daya 1300 VA. Ini sama saja mencabut subsidi listrik 450 VA dan memaksa rakyat membayar tarif listrik 1300 VA," jelasnya.
Ahmad pun tidak tahu, apakah ini hanya terjadi di kota Bekasi atau terjadi di seluruh kota dan kabupaten se Indonesia. "Jika terjadi secara massal, jelas ini bentuk modus membebani rakyat dalam urusan listrik, bukan dengan menaikkan tarif melainkan dengan memaksa pelanggan pindah daya dari 450 VA ke daya yang lebih tinggi 1300 VA yang tarifnya jelas lebih mahal," ungkapnya.
"Saya juga khawatir dalam isu BBM. Bisa saja, pertalite tidak dinaikkan namun pasokannya dikurangi hingga dihilangkan dari peredaran. Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang sebelumnya sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000/liter," ujarnya.
Lalu, lanjutnya, nanti BBM pertalite hilang mengikuti jejak hilangnya BBM jenis premium. Kalau ini yang terjadi, sama saja pemerintah telah menaikkan harga BBM dengan memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamax yang sudah dinaikkan harganya.
"Luar biasa zalim kalau ini nantinya yang terjadi. Rezim ini benar-benar telah menguras pikiran dan tenaga untuk mencari modus tersembunyi membebani rakyat. Padahal, para pejabatnya terus berfoya-foya diatas penderitaan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, rezim selalu mencari celah untuk mencuri hak rakyat dan membebani dengan berbagai kebijakan zalim. Kalau dibiarkan, seluruh urusan rakyat bisa menjadi kacau dan menyengsarakan.
"Semoga kaum pergerakan menyadari hal ini, dan segera berhimpun untuk menolong rakyat. Saat ini, rakyat sendirian dalam keadaan papa, tidak ada partai atau politisi yang membela kepentingan rakyat," pungkasnya. [] Willy Waliah
