Tinta Media - Menanggapi adanya pendapat yang mengatakan, 'Mau protes apapun kalau pemerintah tetap ngotot bisa apa? Faktanya, semua harga-harga sudah merangkak naik. Apa gunanya mengajukan kritik?' Advokat dan Ketua KPAU Ahmad Khozinudin, S.H. menyampaikan beberapa pandangan.
“Untuk menjawab hal ini, rasanya saya perlu menyampaikan pandangan,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat(27/5/2022).
Pertama, mengajukan kritik atau muhasabah kepada penguasa adalah kewajiban syar'i. “Niat utamanya adalah menjalankan perintah untuk menggugurkan kewajiban, mengharapkan ridho Allah SWT,” jelasnya.
Ia menyampaikan sabda Rasulullah Saw:
"Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan lisannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan hatinya, yang demikian adalah selemah-lemah keimanan," (H.R. Muslim dan lainnya dari Abi Said Al Khudri).
Menurutnya, mengajukan kritik adalah untuk mengkonfirmasi bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. “Tidak diam melihat kemungkaran, apalagi melegitimasi kezaliman,” tegasnya.
Kedua, tujuan kritik adalah untuk membatalkan rencana zalim pemerintah yang akan menaikkan BBM jenis pertalite, solar, TDL dan gas melon. “Kalau tercapai, Alhamdulillah,” harapnya.
“Namun, ada juga target mengedukasi umat, mendidik umat dengan pemahaman syariat tentang bagaimana mengelola sektor energi dalam Islam. Tujuan ini jelas akan dapat terpenuhi, karena dengan adanya diskusi dan penyampaian pandangan umat menjadi tercerahkan, lanjutnya.
Ketiga, ada pula tujuan untuk membongkar makar penguasa zalim. “Sejatinya mereka tidak pro rakyat melainkan pro oligarki,” ungkapnya.
Ia mengambil contoh saat pemerintah mencari celah untuk menaikkan harga pertalite. “Jokowi, berulangkali mengeluhkan harga pertalite di Indonesia hanya Rp. 7.650 per liter. Kalah jauh dengan Singapura yang sudah Rp 35.000/liter, Jerman Rp 31.000/liter, atau Thailand yang Rp 20.000/liter,” bebernya.
“Padahal, pendapatan per kapita Singapura nyaris US$ 60.000. Sementara Indonesia, hanya US$ 3000-4000. Itu artinya, penghasilan rakyat Singapura nyaris 90 juta per bulan, sehingga enteng beli bensin Rp 35.000/liter. Sementara Indonesia, penghasilannya cuma 5 jutaan per bulan,” bebernya lebih lanjut.
Menurutnya, kalau penghasilan rakyat Indonesia Rp 90 juta perbulan, ga ada masalah harga pertalite disamakan dengan Singapura Rp 35.000/liter. “Kalau penghasilan cuma 5 jutaan, dipaksa 35.000 per liter, ini gila. Membayar Rp 7.650 per liter saja kepayahan,” tuturnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Singapura tidak punya tambang minyak. “Beda dengan Indonesia yang memiliki tambang minyak. Aneh dan konyol, kalau harga BBM Indonesia dipaksakan sama atau setidaknya dibanding-bandingkan dengan Singapura,” pungkasnya.[] Raras
