Tinta Media - Sudah saya katakan berulang ulang, bahwa demokrasi itu milik kaum oligarki. Tidak ada kedaulatan rakyat, yang ada kedaulatan kapital, kedaulatan oligarki.
Untuk urusan Pilpres misalnya, yang menentukan siapa Presiden Republik Indonesia itu bukan rakyat Indonesia. Melainkan oligarki. Oligarki lah yang menetapkan siapa yang memimpin bangsa Indonesia.
Kok bisa begitu ?
Begini...
Yang bisa menjadi Capres itu orang yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol yang lolos Presidential Threshold. Parpol akan mengusung Capres yang direstui pemodal, karena Parpol juga butuh duit. Pemodal, akan membiayai Parpol dan Capres yang sejalan dengan visi mereka, yakni menjadikan kekuasaan untuk melayani kepentingan bisnis mereka.
Setelah Capres lolos verifikasi oligarki, barulah mereka berlaga di Pilpres. Hanya Capres yang direstui oligarki yang bisa dipilih rakyat.
Oligarki melihat Capres itu sebagai ladang investasi. Dalam doktrin investasi, tidak boleh meletakkan telur di satu keranjang. Harus menyebarkan telur investasi di semua keranjang, di keranjang manapun telur menetas oligarki tetapi untung.
Itu artinya, semua capres dikendalikan oligarki. Semua capres siapapun yang jadi, akan melayani kepentingan oligarki.
Rakyat disuruh antri ikut nyoblos saat Pilpres, itu hanya menyuarakan pilihan oligarki. Siapapun capres yang dipilih rakyat, oligarki lah pemenangnya.
Lain soal, kalau Pilpres dilakukan dengan cara menyediakan bolpoin dan kertas putih. Rakyat yang datang ke TPS dipersilahkan menuliskan nama Capresnya. Suara terbanyak menjadi Presiden, suara Runner Up menjadi Wakil Presiden.
Pilihan seperti ini benar-benar memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Rakyat bisa menuliskan nama Capres sekehendaknya, tidak bisa dikangkangi oligarki dan partai politik.
Rakyat bisa menuliskan nama HRS, UAS, UAH, hingga Ahmad Khozinudin bahkan menuliskan namanya sendiri sebagai Capres. Kalau Pilpres model oligarki, nama yang bisa dicoblos ya hanya yang disediakan dalam kertas suara.
Jadi, demokrasi itu sistem menipu. Presiden yang menang itu bukan pilihan rakyat, melainkan pilihan oligarki. Wajar, setelah terpilih melayani kepentingan oligarki. Mereka hanya membela rakyat saat kampanye saja. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Untuk urusan Pilpres misalnya, yang menentukan siapa Presiden Republik Indonesia itu bukan rakyat Indonesia. Melainkan oligarki. Oligarki lah yang menetapkan siapa yang memimpin bangsa Indonesia.
Kok bisa begitu ?
Begini...
Yang bisa menjadi Capres itu orang yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol yang lolos Presidential Threshold. Parpol akan mengusung Capres yang direstui pemodal, karena Parpol juga butuh duit. Pemodal, akan membiayai Parpol dan Capres yang sejalan dengan visi mereka, yakni menjadikan kekuasaan untuk melayani kepentingan bisnis mereka.
Setelah Capres lolos verifikasi oligarki, barulah mereka berlaga di Pilpres. Hanya Capres yang direstui oligarki yang bisa dipilih rakyat.
Oligarki melihat Capres itu sebagai ladang investasi. Dalam doktrin investasi, tidak boleh meletakkan telur di satu keranjang. Harus menyebarkan telur investasi di semua keranjang, di keranjang manapun telur menetas oligarki tetapi untung.
Itu artinya, semua capres dikendalikan oligarki. Semua capres siapapun yang jadi, akan melayani kepentingan oligarki.
Rakyat disuruh antri ikut nyoblos saat Pilpres, itu hanya menyuarakan pilihan oligarki. Siapapun capres yang dipilih rakyat, oligarki lah pemenangnya.
Lain soal, kalau Pilpres dilakukan dengan cara menyediakan bolpoin dan kertas putih. Rakyat yang datang ke TPS dipersilahkan menuliskan nama Capresnya. Suara terbanyak menjadi Presiden, suara Runner Up menjadi Wakil Presiden.
Pilihan seperti ini benar-benar memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Rakyat bisa menuliskan nama Capres sekehendaknya, tidak bisa dikangkangi oligarki dan partai politik.
Rakyat bisa menuliskan nama HRS, UAS, UAH, hingga Ahmad Khozinudin bahkan menuliskan namanya sendiri sebagai Capres. Kalau Pilpres model oligarki, nama yang bisa dicoblos ya hanya yang disediakan dalam kertas suara.
Jadi, demokrasi itu sistem menipu. Presiden yang menang itu bukan pilihan rakyat, melainkan pilihan oligarki. Wajar, setelah terpilih melayani kepentingan oligarki. Mereka hanya membela rakyat saat kampanye saja. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
