Tinta Media - Menanggapi hingar bingar menjelang pemilihan presiden, Koordinator Invest Ahmad Daryoko mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh mereka setelah terpilih. “Namun ada sebuah pertanyaan yaitu mau ngapain setelah terpilih?” tuturnya kepada Tinta Media: Apa yang Kau Cari Para Capres? Selasa (24/5/2022).
Ia mengkritisinya dengan mempertanyakan secara konkret setelah terpilih akan melakukan apa. Apakah untuk menambah hutang luar negeri atau untuk menjual aset negara, seperti PLN, dan menyerahkan sumber daya alam ke Tenaga Kerja Aseng (TKA). Dan semua ini mengindikasikan dalam menutupi ketidakmampuan.
“Apakah sekedar seperti sekarang yaitu hanya memperbesar hutang LN? Bahkan hanya untuk hal-hal yang tidak urgent seperti Bandara Kertajati yang akhirnya untuk “taman bermain”? Proyek pembangkit 35.000 Mega Watt (MW) yang akhirnya RSH atau “mangkrak” 68,1 persen? Kereta api Cepat Jakarta – Bandung yang tanpa kajian ekonomi? Dan terakhir IKN? Yang semuanya indikasinya hanya untuk menutupi ketidakmampuan?” kritiknya.
Ia menegaskan apabila keadaannya seperti demikian maka sulit untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan sesuai dengan konstitusi.
“Kalau nantinya hanya seperti itu yang akan Anda lakukan, terus kapan tujuan kemerdekaan yang ada di konstitusi ini akan diwujudkan? Kapan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, akan dipraktikkan?” tegasnya.
Karena baginya sekarang cabang produksi dan hajat hidup orang banyak tersebut telah dikuasai oleh “Peng-peng”, seperti Luhut BP, JK, Dahlan Iskan, Erick Thohir, yang bersekongkol dengan Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga.
“Akhirnya berakibat mahalnya minyak goreng dan listrik, dan lain-lain,” katanya.
Menurutnya, yang diperlukan untuk menjadi presiden dengan dua langkah agar Indonesia tidak dicaplok oleh China Komunis lewat OBOR (One Belt One Road) dan AS/Blok Kapitalis lewat globalisasi.
“Yaitu, pertama terbitkan Dekrit Presiden ke UUD 1946 yang asli, artinya harus ada nasionalisasi aset dan sumber daya alam (SDA). Dan kedua, tunda hutang luar negeri (LN),” ujarnya.
Ia menilai kelak presiden terpilih 2024 tidak perlu menyebarkan jargon seperti Nawa Cita, Saya Pancasila, NKRI harga mati, dan lain-lain.
“Mana Pancasila dan UUD 1945? Selama ini hanya jargon,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Jokowi telah melakukan kampanye terselubung demi mendukung jagonya di Pemilihan Presiden 2024 dalam suatu acara di Magelang.
“Menambah hingar bingar kampanye prematur yang dilakukan para calon presiden dan para pendukungnya,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
