Tinta Media - Ketua Gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GP-PMI) Rizqy Awal dalam himbauannya ke kalangan mahasiswa, buruh, berbagai elemen dan beberapa gerakan yang terjun tanggal 21 April 2022 menyatakan perubahan hakiki tidak lahir dari sistem yang salah dan dipertahankan ini.
“Dari kenyataan yang terjadi, sudah sepatutnya aksi kita butuh visi jelas sebab perubahan hakiki tidak lahir dari sistem yang salah dan dipertahankan ini,” tuturnya dalam live aksi 21 April: Sampaikan Pesan Penting Untuk Aksi Mahasiswa dan Buruh, Kamis (21/4/2022) di kanal Youtube MimbarTube.
Ia mengungkapkan aksi yang dilakukan harus membawa perubahan yang tidak bersifat sementara dan parsial tersebab tuntutan aksi terpusat pada perkara yang cabang. Harus ada perubahan hakiki yang terwujud dengan menyadari solusi yang besar dari ini (solusi yang ditawarkan dalam aksi)
“Maka visi kita yang benar akan melahirkan perubahan yang benar sehingga terwujud perubahan hakiki ketika kita menyadari bahwasanya ada solusi yang lebih besar dari ini,” ungkapnya.
Ia berharap aksi yang dilakukan ini menemui solusi pada setiap permasalahan. “Kita berharap meluruskan aksi dengan mencari apa penyebab semua permasalahan bukan menyelesaikan akibat agar negara ini membaik. Kita tidak menginginkan penggantian pemimpin tapi pada faktanya kondisi negeri ini tidak berubah membaik,” harapnya.
Ia mengingatkan pada bulan Ramadhan ini, meminta kepada semua pihak untuk kembali menjadi pribadi yang bertakwa dengan menjadikan Islam sebagai bagian dari solusi. “Bukankah keberkahan pun akan tercurah pada negeri yang menerapkan Islam secara sempurna. Sebagaimana janji Allah SWT dalam Surat Al-Araf ayat ke 96 (yang artinya) kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka atas perbuatannya,” ujarnya.
Baginya mimpi jika berharap penguasa di sistem ini mengurusi rakyatnya. “Bagi penguasa, rakyat hanya diperlukan suaranya di 5 tahun sekali, juga sebagai background foto pencitraan dan sumber wajib pajak. Maka wajar menurutnya berbagai tuntutan yang diajukan pada aksi tidak terwujud dengan tuntas," ungkapnya.
Tuntutan Aksi
Menurutnya, ada enam tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo beserta pemerintahannya untuk segera ditindaklanjuti, yakni:
Pertama, menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Sejak masa reformasi berganti-ganti pemimpin tapi kondisi negeri kita sendiri tidak lebih baik dari sebelumnya, pokok persoalannya ada di dalam penerapan sistem kita pada hari ini. Bagi demokrasi Pemilu adalah harga mati,” katanya.
Kedua, mengkaji ulang Undang-Undang (UU) IKN yang berimbas pada kerusakan ekologi dan sosiologi. "Tak kalah mengkhawatirkan lagi dampak sosial dari UU IKN yang sengketa lahannya antara rakyat dan penguasa,” ucapnya.
Ketiga, mendesak menstabilkan kebutuhan harga pokok. “Kenaikan harga sembako seolah-olah menjadi hal biasa terutama menjelang puasa dan tahun baru. Tidak ada solusi, yang terjadi justru kenaikan harga-harga barang dan jasa yang termasuk kebutuhan dasar manusia sementara individu tidak juga naik, tak satu pun pemimpin hasil pemilu yang mampu mengatasi hal ini dengan tuntas,” ujarnya
Keempat, mengusut mafia minyak goreng. Karut-marut persoalan minyak goreng mulai dari langka dan dilepaskannya ke pasaran dengan harga yang fantastis.
“Sebagai penghasil CPO terbanyak di seantero dunia namun tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Tuntutan mahasiswa untuk mengusut mafia minyak goreng kemungkinan tidak akan terlaksana meskipun kita tahu sudah ditetapkan sejumlah nama menjadi tersangka,” terangnya.
Kelima yaitu menyelesaikan konflik agraria. Dan tuntutan keenam, yakni memenuhi janji-janji kampanye.
“Diduga kuat akan teramat berat dan utopia untuk terealisasi,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
