Tinta Media - Menanggapi lelang tender penggantian gorden di rumah pejabat, narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan dalam sistem demokrasi, harta rakyat jadi bancakan segelintir elit dan penyokongnya.
"Inilah buah dari sistem demokrasi, harta rakyat bisa menjadi ajang bancakan banyak pihak, demi keuntungan segelintir elit dan penyokongnya," tuturnya dalam serba-serbi MMC, Tender Gorden Pejabat Capai 43,5M: Rakyat Makin Heran, Sabtu (14/5/2022).
Menurutnya kekuasaan memang menggiurkan, banyak orang tergelincir di dalamnya. "Berada di pucuk kekuasaan memang menggiurkan. Itulah sebabnya banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan," ujarnya.
Namun, publik patut bertanya, kata narator, mengapa saat publik mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok penguasa justru mendapatkan fasilitas mewah menggunakan yang rakyat?
DPR seharusnya, lanjut narator, tidak mengurus persoalan gorden, melainkan pembuat UU hingga mengawasi pemerintah. Selain urgensitas pemilihan gorden dipertanyakan, proyek tender gorden anggota DPR ini seolah tidak menimbang keprihatinan kondisi ekonomi masyarakat. Dan kini aroma korupsi juga mengemuka karena justru pemenang tender adalah yang memberikan tawaran harga tertinggi. Normalnya pengadaan barang dengan sistem tender mencari kualitas tertinggi dengan harga paling ekonomis.
Ia juga menyampaikan bagaimana Islam mengambil langkah agar pejabat tidak gila harta. "Dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tidak gila harta dan tahta," terangnya.
Pertama, ia mengatakan harus ada audit harta milik pejabat. "Audit harta kekayaan pejabat secara berkala, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadinya," bebernya.
Kedua, ia menjelaskan bahwa harus dibina keimanan dan ketakwaannya. "Membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yang diberikan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mereka hidup sederhana, meski kaya kekayaan justru disedekahkan bukan disimpan," paparnya.
Ketiga, ia mengatakan tentang pemberian gaji yang layak bagi para pejabat dalam rangka meminimalisir kecurangan. "Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, dengan begitu pemberian gaji bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan," terangnya.
Terakhir, narator menyampaikan harus ada pengawasan dan kontrol. "Pengawasan dan kontrol akan berjalan dengan efektif pada sistem kekhalifahan ada majelis umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan kepada Khalifah dan struktur di bawahnya majelis umat beranggotakan orang-orang dipercaya umat untuk menyampaikan pendapat keluhan kritik dan saran kepada penguasa mereka dipilih berdasarkan integritas dan kepercayaan bukan pencitraan sebagaimana dilakukan wakil rakyat dalam sistem demokrasi," pungkasnya. [] Nur Salamah
"Inilah buah dari sistem demokrasi, harta rakyat bisa menjadi ajang bancakan banyak pihak, demi keuntungan segelintir elit dan penyokongnya," tuturnya dalam serba-serbi MMC, Tender Gorden Pejabat Capai 43,5M: Rakyat Makin Heran, Sabtu (14/5/2022).
Menurutnya kekuasaan memang menggiurkan, banyak orang tergelincir di dalamnya. "Berada di pucuk kekuasaan memang menggiurkan. Itulah sebabnya banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan," ujarnya.
Namun, publik patut bertanya, kata narator, mengapa saat publik mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok penguasa justru mendapatkan fasilitas mewah menggunakan yang rakyat?
DPR seharusnya, lanjut narator, tidak mengurus persoalan gorden, melainkan pembuat UU hingga mengawasi pemerintah. Selain urgensitas pemilihan gorden dipertanyakan, proyek tender gorden anggota DPR ini seolah tidak menimbang keprihatinan kondisi ekonomi masyarakat. Dan kini aroma korupsi juga mengemuka karena justru pemenang tender adalah yang memberikan tawaran harga tertinggi. Normalnya pengadaan barang dengan sistem tender mencari kualitas tertinggi dengan harga paling ekonomis.
Ia juga menyampaikan bagaimana Islam mengambil langkah agar pejabat tidak gila harta. "Dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tidak gila harta dan tahta," terangnya.
Pertama, ia mengatakan harus ada audit harta milik pejabat. "Audit harta kekayaan pejabat secara berkala, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadinya," bebernya.
Kedua, ia menjelaskan bahwa harus dibina keimanan dan ketakwaannya. "Membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yang diberikan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mereka hidup sederhana, meski kaya kekayaan justru disedekahkan bukan disimpan," paparnya.
Ketiga, ia mengatakan tentang pemberian gaji yang layak bagi para pejabat dalam rangka meminimalisir kecurangan. "Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, dengan begitu pemberian gaji bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan," terangnya.
Terakhir, narator menyampaikan harus ada pengawasan dan kontrol. "Pengawasan dan kontrol akan berjalan dengan efektif pada sistem kekhalifahan ada majelis umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan kepada Khalifah dan struktur di bawahnya majelis umat beranggotakan orang-orang dipercaya umat untuk menyampaikan pendapat keluhan kritik dan saran kepada penguasa mereka dipilih berdasarkan integritas dan kepercayaan bukan pencitraan sebagaimana dilakukan wakil rakyat dalam sistem demokrasi," pungkasnya. [] Nur Salamah
