Tinta Media - Menanggapi rekrutmen dari keturunan PKI di TNI, Ketua Pergerakan Umat Islam (PUI) Ustaz Rahmat Mahmudi M.D menyatakan itu sebagai agenda sistemik yang sangat berbahaya dan harus dihentikan.
“Rekrutmen dari keturunan PKI kalau kita melihat dari suatu agenda yang sistemik, itu sangat berbahaya maka saya sepakat ini harus dihentikan,” tuturnya dalam Live streaming FGD Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) #47: PKI dan Underbouwnya, Antara Larangan dan Peluang, Sabtu (2/4/2022) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Ia menilai statement yang disampaikan oleh Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI masuk TNI merupakan suatu rangkaian berurutan sebagai skenario yang sistematis.
“Sesungguhnya kalau kita mau merangkai ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Saya pikir ini adalah sebuah proses yang berurutan dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Ia mengkritisi keinginan keturunan PKI dianggap sebagai korban. Ada semacam upaya untuk meminta permintaan maaf dari pihak pemerintah dan seterusnya.
“Itu adalah skenario-skenario yang saya pikir sistematis itu dibuat. Mereka punya agenda-agenda bagaimana PKI itu bisa tetap ekses meskipun tidak harus memakai baju PKI dan tidak harus menamakan dirinya PKI,” kritiknya.
Pendapatnya, target PKI menginginkan dan terus berjuang untuk diposisikan sebagai korban sehingga bisa masuk ke berbagai lembaga negara. “Pada sisi lain, mereka ingin melaksanakan apa yang menjadi agenda-agenda mereka dan kemudian masuk di dalam berbagai lini. Sudah banyak survei dan pemberitaan tentang adanya keturunan PKI di berbagai lembaga negara. Kalau kita berpikir secara lebih kritis. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang cukup membahayakan,” kritiknya.
Ia menuturkan selama ini kita berpikir TNI itu masih clear, masih steril dari keturunan PKI tetapi ada statement yang disampaikan oleh Panglima ini sangat mengagetkan. “Kalau ini nanti kemudian menjadi gol maka tidak ada lagi lembaga negara yang steril dari itu (PKI). Ini sangat membahayakan,” tuturnya.
Ia mengemukakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh keturunan PKI masuk ke dalam berbagai lini jika tidak dihentikan akan sangat membahayakan, ibarat sebuah bom akan meledak pada saatnya. Bukan tidak mungkin itu bagian dari skenario besar. Diawali dengan masuknya ke dalam berbagai lembaga negara, terjadi pengkondisian step by step sampai kepada titik tertentu nanti TNI pun akan dimasuki. “Kita jangan hanya melihat apa yang disampaikan oleh Jenderal Andika tetapi kita juga melihat runtutannya sampai Jendral Andika sekarang berani menyampaikan seperti itu,” katanya.
Ia mengungkapkan agenda rekrutmen merupakan hasil pengkajian bahwa situasinya sudah cukup memadai untuk berani melakukan statement seperti itu. Hal ini harus dihentikan karena TNI adalah garda dalam lembaga negara yang masih cukup steril.
“Statement dari Jenderal Andika ini sudah rencana untuk rekrutmen anggota TNI, membuka peluang bagi keturunan PKI untuk masuk ini dihentikan, karena kita tidak ingin satu-satunya garda di dalam lembaga negara kita, TNI yang selama ini dikenal masih cukup steril nanti juga akan dimasuki sehingga tidak ada lagi lini yang tidak dimasuki oleh keturunan PKI,” ungkapnya.
Ia mengatakan bagi kelompok pergerakan Islam, mengetahui selama ini perilaku dari PKI itu jelas islamofobia dan bertentangan dengan Islam.
“Saya sangat mendukung penolakan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika,” ungkapnya.
Rekonsiliasi Bertahap
Ia berpikir ke depannya harus mendesak pemerintah untuk segera menyusun satu agenda besar, rekonsiliasi agar objektif terhadap keturunan PKI.
“Memang kita harus berpikir secara objektif, sesungguhnya tidak ada dosa yang diwariskan. Kita tidak bisa menghukum anak-cucu PKI karena perbuatan dari kakeknya. Harus kita pahami bersama tidak boleh kemudian kita mencap PKI kepada keturunan yang dulunya teribat dalam peristiwa PKI dan langsung didiskualifikasi dalam kegiatan apa pun. Itu juga tidak betul,” ucapnya.
Sangat berbahaya pola pikir seperti itu, ia menjelaskan artinya ke depan proses rekonsiliasi untuk menerima keturunan PKI tetapi harus dilakukan kajian. Kapan direkonsiliasi itu memberikan peluang kepada anak keturunan PKI itu. “Itu bisa kita lakukan secara sudah aman dan tidak akan terjadi bangkitnya PKI. Inilah yang dikaji, harus dikaji, mungkin ada tahapan-tahapan misalnya sampai kepada generasi ke-3, ke-4, sampai betul-betul nanti bebas, misalnya seperti itu,” katanya.
Ia menilai terlalu dini untuk saat ini keturunan PKI masuk dilembaga negara, legislatif, eksekutif, bahkan ada di dalam konsistensi pejabat publik.
“Inilah yang terjadi sekarang, dulu semangat rekonsiliasi dan kemudian ada KKR (Komisi Kebenaran Rekonsiliasi) dan sebagainya. Itu terus kemudian terjadilah sekarang ini, banyak keturunan PKI yang sudah masuk ke dalam parlemen maupun lembaga negara lainnya,” ujarnya.
Ia menguraikan, akhirnya kebijakan-kebijakan dan kecenderungan-kecenderungan yang diambil pemerintah itu sekarang ini menjadi nuansa kekirian.
“Jadi nuansa-nuansa kekirian itu sangat kental sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena kesusupan tadi. Harusnya pemerintah sudah berpikir tentang rencana rekonsiliasi dibuat satu kajian bagaimana dilakukan rekonsiliasi secara bertahap. Saya melihat kondisi sekarang ini terlalu tergesa-gesa,” bebernya.
Baginya belum saatnya keturunan PKI itu diberi ruang angin karena bisa dimanfaatkan. Dan ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dimanfaatkan ruang-ruang itu untuk memulihkan lagi PKI, menumbuhkan lagi PKI, mengampanyekan ideologi komunisme dan sebagainya. Dan itu sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.[] Ageng Kartika
