Tinta Media - Lebaran atau hari raya Idulfitri tinggal menghitung hari. Artinya, tradisi mudik pun sudah dinanti-nantikan seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, sudah dua kali lebaran mereka tidak bisa mudik karena terhalang wabah corona.
Namun, nampaknya mudik Lebaran tahun ini pun masih terkendala. Sebab, pemerintah mewajibkan vaksin booster bagi para pemudik. Sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (26/3/2022), pemerintah resmi memberikan lampu hijau mudik Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah/2022. Setelah dua tahun sebelumnya mudik dilarang lantaran masih dalam pandemi corona. Namun, pemerintah tetap mewajibkan beberapa syarat yang harus dipatuhi masyarakat. Salah satunya adalah mewajibkan pemudik sudah rampung dua dosis vaksin dan booster.
Hal ini memicu polemik dan umat Islam merasa terusik. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu ketika perhelatan balap MotoGP Mandalika, pemerintah tidak memberi aturan ketat tentang berkerumun. Ajang balap tersebut juga tetap berjalan tanpa "drama" vaksin booster dan sejenisnya.
Namun, ketika mendekati Ramadhan dan Lebaran, aturan berkerumun kembali diperketat. Salah satunya tentang salat di masjid. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan memperketat kapasitas jamaah di masjid/musala selama bulan Ramadan. Aturan ini akan disesuaikan dengan Instruksi Mendagri Nomor 18/2022 soal PPKM (jabarnews.com, 29/3/2022).
Inilah yang membuat umat Islam terusik. Bahkan Anggota Komisi V DPRDPR RI Sigit Sosiantomo menentang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan pada mudik lebaran tahun 2022.
Politikus PKS tersebut menilai jika kebijakan mewajibkan vaksin booster sebagai syarat mudik adalah kebijakan aneh dan menyusahkan rakyat. Apalagi sesuai pernyataan Kemenkes bahwa booster itu tidak wajib, tetapi pilihan bagi masyarakat yang ingin menambah kekebalan. Maka jika sifatnya pilihan, Sigit berharap agar tidak dijadikan syarat wajib mudik (kompas.tv, 28/3/2022).
Beginilah ketika negeri ini masih dalam kungkungan kapitalisme. Segala kebijakan terkesan berat sebelah, terutama tentang booster ini. Jika berhubungan dengan umat Islam, terkesan dipersulit. Namun, jika urusan materi dan umat lain terlihat lebih dipermudah.
Hal itu disebabkan karena kapitalisme bertentangan dengan Islam. Asas kapitalisme adalah kebebasan. Aturan kehidupan dipisahkan dengan agama. Maka wajar jika pengaturan rakyat dan kebijakan terkesan berat sebelah.
Sedangkan Islam berasas pada hukum syara'. Segala sesuatu ditentukan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wata'ala. Jika pembatasan aktivitas karena wabah, tentu akan diberlakukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak peduli menguntungkan secara materi atau tidak. Sebab, prioritas dalam Islam adalah keselamatan rakyat.
Apalagi jika wilayah tersebut masih sama-sama terdapat wabah. Maka, lockdown akan dilakukan dan akan dicukupi segala kebutuhan rakyat. Intinya, pemerintah dengan sistem Islam tidak akan berat sebelah dalam memberlakukan kebijakan kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim. Semua akan mendapat keadilan yang sama.
Dalam sistem Islam, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, tidak peduli kaya atau miskin, muslim atau nonmuslim, pejabat atau rakyat biasa. Sehingga, tidak akan muncul rasa saling terusik dan diskriminasi di tengah masyarakat.
Bahkan dalam buku "The Story of Civilization", sejarawan dari Barat Will Durrent bertutur dengan jujur bahwa, "Para Khalifah (pemimpin dalam sistem Islam) telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapa pun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka."
Wallahua'lam bishawab.
Oleh: Anita Ummu Taqillah
Pegiat Literasi
