Tinta Media - Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto sebagai kebijakan yang kontraproduktif.
“Kebijakan penunjukan kepada Pak Luhut ini tentu kontraproduktif terkait dengan yang ada di negeri ini,” ujarnya dalam Kabar Petang bertajuk Seabrek Jabatan Luhut Indikasi Krisis Manajerial Pemerintah di kanal youtube Khilafah News, Kamis (14/4/2022).
Ia mengatakan, dulu jika terjadi penunjukan seorang Menteri kemudian masih menjabat sebagai ketua partai, maka harus memilih, mana yang harus dilepaskan? Ia melanjutkan, biasanya jabatan Ketua Partai dilepaskan kemudian beralih dan fokus pada kementerian. “Tampaknya kekontraproduktifan saat ini semakin menjadi-jadi. Tidak hanya di periode ini. Di periode pertama pun sama sebetulnya kalau kita amati secara seksama,” ungkapnya.
Bung Hanif, sapaan akrabnya kemudian menjelaskan beberapa hal yang bisa diambil dari kondisi kontraproduktif tadi.
Pertama, penunjukan seseorang masih memandang person centris, yaitu melihat seseorang seperti superman yang mampu mewadahi serta mampu melakukan apapun dengan kebijakannya. “Bukan lagi pada sosok presiden sebagai leader yang mampu mengelola pasukannya atau bawahannya agar bisa lebih produktif,” imbuhnya.
Kedua, adanya rangkap jabatan sama halnya dengan mengonfirmasi adanya kelemahan seorang leader. “Leader yang tidak lagi sanggup dan tidak percaya kepada orang lain selain Pak Luhut,” katanya.
Ia lanjut menjelaskan, perasaan suka ataupun tidak suka bisa muncul dalam diri seseorang dan merupakan suatu hal yang wajar. Namun, jika dikaitkan dengan urusan rakyat tentulah tidak tepat.
“Jika dikaitkan dengan dengan urusan masyarakat dan rakyat, tentu hal ini jauh panggang dari api. Bagaimana mengurus urusan rakyat yang begitu besar, rumit dan berjibun tapi hanya mengandalkan person ini (Pak Luhut). Tentu tidak elok,” terangnya.
Padahal, menurutnya, di Indonesia masih banyak orang-orang hebat. Selain itu, seorang Menteri atau pejabat negara, menurutnya, biasa memiliki staf khusus dari kalangan profesional yang bisa diminta untuk berfikir dalam membuat kebijakan. “Mereka biasanya tidak tampak. Yang tampak hanyalah beliau saja yaitu Pak Luhut di depan publik,” pungkasnya. [] Ikhty
