Tinta Media - Menanggapi kabar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai hal ini bisa dijadikan strategi pengamanan tunda pemilu.
"Wajah publik khawatir, langkah ini bisa dijadikan strategi pengamanan tunda pemilu untuk menambah kekuasaan Jokowi," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (1/4/2022).
Menurutnya, sangat wajar publik khawatir, karena pertimbangan putusan MK kelak akan dibahas di kamar berdua Idayati. "Tidak lagi atas pertimbangan hukum dan keadilan, melainkan atas kepentingan kekuasaan," ungkapnya.
Ia mengingatkan, mengenai status Idayati yang merupakan adik Jokowi. Jokowi sebagai pucuk pimpinan lembaga eksekutif (Presiden), dan Anwar Usman selaku ketua lembaga yudikatif (MK). "Akan sangat berpengaruh pada independensi lembaga MK," terangnya.
Ia melanjutkan, MK memiliki posisi strategis sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution, penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).
“Karena itu, sekali lagi potensi konflik kepentingan yang menyebabkan MK kehilangan independensi dalam menjalankan fungsi dan perannya. "Terutama untuk menjaga kualitas putusan Mahkamah Konstitusi," paparnya.
Ia pun menyayangkan kritik masyarakat terhadap Anwar Usman tidak dijawab dengan perspektif seorang negarawan dalam menyampaikan pikiran yang berintegritas. "Dengan narasi wajah gantengnya, Anwar justru bernarasi tentang takdir cinta dan jodohnya," tukasnya.
Ia melihat bahwa disinilah letak kesalahan dan bias jawaban sekaligus penjelasan Anwar Usman. “Anwar tidak pernah menjawab dengan penegasan bahwa keputusannya untuk menikahi Idayati tidak akan mempengaruhi putusan yang dihasilkan MK. Anwar tidak memberikan komitmen dan garansi bahwa dirinya akan tetap independen, menjadi pengawal konstitusi dan tidak akan berubah menjadi garda penjaga kekuasaan Jokowi," bebernya.
Kalaupun Anwar menyatakan komitmen itu, menurutnya, tetap saja publik belum tentu percaya. "Mengingat, publik lebih mempercayai atas apa yang dilakukan ketimbang apa yang dijanjikan," tandasnya.[]Ajira
