Tinta Media - Koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructur (Invest) Ahmad Daryoko menilai statement Menteri BUMN yang mengingatkan betapa strategisnya fungsi PLN, saat kunjungan di PLN itu hanya kamuflase untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. "Statement Menteri BUMN saat kunjungan di PLN kemarin itu hanya "kamuflase" untuk menutupi kejadian yang sebenarnya," tuturnya kepada Tinta Media, Senin (11/4/2022).
Menurutnya, kelistrikan sudah lama menjadi komoditas strategis (public good). "Tetapi kalau di Indonesia dijadikan bancakan oleh oligarki (Peng-Peng) seperti Luhut BP, JK, Dahlan Iskan, Erick Thohir dengan berkonspirasi dengan aseng/asing dan taipan 9 naga," bebernya.
Ahmad pun menjelaskan gambaran strategisnya kelistrikan yang dikelola PLN itu semua ditegaskan oleh putusan MK baik yang 2004 maupun 2016.
"Masak Menteri BUMN baru tahu sekarang?" tanyanya heran.
Ia membandingkan fakta di Malaysia yang tetangga terdekat juga bisa seperti maunya MK tersebut.
"Tidak usah berdalih macam-macam m untuk mencari "excuse" dan melanggar konstitusi," ujarnya.
Ia menambahkan fakta saat ini tarip listrik di Malaysia rata-rata hanya AS$ 5,33 cent per kwh.
"Sedang di Indonesia AS$ 10,1 cent per kWh (Global Petrol Prices 22 Februari 2022)," imbuhnya.
Ahmad menjelaskan makanya pasal 33 ayat (2) UUD 1945 itu mengamanahkan agar cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai Negara. "Bukan dikuasai, dimiliki dan dioperasikan oleh aseng/asing serta taipan 9 naga," pungkasnya.[] Nita Savitri
