Tinta Media - Penulis mencermati arah pergerakan mahasiswa yang berdemo pada tanggal 11 April 2022. Dari sisi tuntutan, memang aspirasi mahasiswa masih terbelah.
Ada yang masih bersifat praktis pragmatis, sekedar menuntut tolak Pemilu dan Tolak Jokowi tiga periode. Tuntutan ini juga sejalan dengan tuntutan yang disuarakan partai, termasuk PDIP. Dengan demikian, secara tak langsung tuntutan seperti ini tidaklah murni tuntutan mahasiswa, melainkan juga tuntutan partai politik.
Sebagaimana diketahui, PDIP juga ngotot menolak penundaan Pemilu termasuk juga menolak wacana tiga periode Presiden. Hal yang sama juga disuarakan oleh Ade Armando.
Sebelum dikeroyok massa, Ade juga telah menegaskan dirinya sejalan dengan aspirasi mahasiswa yang menolak tunda Pemilu dan Presiden tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi. Ade hanya menolak, jika demo dilakukan untuk meminta Jokowi turun.
Secara tidak langsung, tuntutan praktis pragmatis seperti ini menguntungkan partai politik yang ingin mengambil alih kekuasaan melalui Pemilu, sebagaimana ditempuh PDIP. Meskipun Persiden Jokowi petugas PDIP, namun kue kekuasaan banyak dinikmati oleh Luhut Panjaitan. Karena itu, PDIP merasa rugi mendukung narasi tunda Pemilu atau Jokowi tiga periode, karena legitnya kekuasaan hanya dinikmati Luhut Panjaitan.
Dengan Pemilu baru, PDIP berharap dapat mengambil alih kendali kekuasaan dan menempatkan kader yang lebih loyal ketimbang Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, PDIP enggan Jokowi diturunkan karena akan berdampak pada elektabilitas PDIP. Andai saja Presiden bukan berasal dari PDIP, dipastikan PDIP adalah partai yang paling kencang meneriakkan tuntutan Jokowi turun.
Sebenarnya, selain tuntutan tolak tunda Pemilu dan Jokowi tiga periode, juga ada tuntutan Jokowi mundur. Meskipun tuntutan ini lebih kongkrit, tetap saja masuk kategori tuntutan pragmatis.
Sebab, setelah Jokowi mundur tetap saja utang Indonesia diatas Rp 7000 triliun dan akan terus bertambah. Seluruh SDA dan tambang dikuasai asing. Berbagai sengkarut persoalan bangsa akan tetap membelit Indonesia.
Namun, ternyata ada juga suara-suara mahasiswa yang ideologis seperti yang disuarakan oleh Rizky Awal, Ketua GP-PMI. Rizky menilai, problem bangsa Indonesia bukan hanya rezim, tetapi juga sistem. Pergantian rezim sudah berulangkali terjadi, namun penderitaan rakyat tetap abadi.
Rizky kemudian menawarkan syariah dan Khilafah, sebagai tindak lanjut dari narasi ganti rezim ganti sistem. Menurutnya, dengan mengutip pernyataan Rocky Gerung, keadilan hanya dapat dicapai dengan menerapkan sistem Islam.
Kami dari KPAU, bersama sejumlah elemen Ulama dan Tokoh Jabodetabek, pada Rabu 13 April 2022 sengaja mengadakan Press Comference untuk menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk merespons tuntutan ganti rezim ganti sistem yang disuarakan mahasiswa. Kami akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana Khilafah sebagai alternatif sistem, akan mampu menyelesaikan problematika yang mendera bangsa Indonesia.
Kami mengambil tema acara 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'. Sebuah tema yang ingin menyampaikan jawaban atas berbagai kegelisahan anak bangsa atas masa depan bangsa Indonesia.
Kami meyakini, tolak tunda Pemilu dan Presiden tiga Periode tidak akan menuntaskan problem sistem yakni kerusakan akibat diterapkannya ideologi kapitalisme liberal di negeri ini. Pemilu 2024 atau kalaupun dipercepat, tetap saja akan melanggengkan kapitalisme liberal yang mengatur negeri ini. Yang diuntungkan dari penerapan ideologi kapitalisme liberal adalah kaum oligarki, bukan rakyat.
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua Umum KPAU
Catatan Pengantar Press Conference dengan tema 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'
