Tinta Media - Menanggapi atas fakta Demokrasi hari ini, Direktur Pamong Institut, Wahyudi al Maroky M.Si mengungkap alasan demokrasi mahal dan butuh biaya tinggi.
"Melihat fakta demokrasi kenapa jadi mahal, lambat pelayanannya, ini memang tabiat dari sistem politik demokrasi mulai dari proses pembentukan. Dan semua itu butuh biaya tinggi dan mahal," tuturnya dalam acara Kajian Politik Islam: Sistem Politik Islam, Sederhana, Cepat dan Hemat Anggaran, Sabtu (26/03/2022) di kanal Youtube Khilafah Channel.
Dia menyebutkan bahwa proses politik yang penuh liku dan panjang waktunya, lama masa kampanye dan seterusnya memakan biaya super mahal.
"Tidak heran ketika disusun kabinet atau disusun pengisian jabatan-jabatan, maka banyak sekali terjadi kompromi politik, akhirnya jabatan itu diisi dalam bentuk kompromistis bukan karena keahlian atau orang yang amanah, cakap atau kapabilitas," ungkapnya.
Jika tubuh pemerintah yang lebih ke kompromistis, kata Wahyudi, yang terjadi struktur pemerintahan menjadi gemuk, pasti lebih lambat dan memakan biaya banyak. “Mereka hadir atas kepentingan-kepentingan politik, yakni mereka menjawab atau merespon janji-janji politik ketika berkampanye,” ujarnya.
"Karena jumlah menteri yang lebih banyak, kalau mau mengambil kebijakan pasti dengan koordinasi. Biaya koordinasi juga pasti banyak biaya dan boros, jadi dengan banyaknya jumlah struktur kabinet, menteri dan jabatan, pasti juga menteri butuh staff, ini tentunya akan menambah biaya, butuh kantor, butuh biaya perjalanan dinas, telephon dan sebagainya, jadi mahal sekali," bebernya.
"Ada tambahan penyakit lain yang sama persis dengan tubuh manusia, jika sudah gemuk, lamban, butuh biaya tinggi maka akan gontok-gontokan, cakar-cakaran sesama menteri, sesama pejabat, karena rebutan proyek dan sebagainya," tambahnya.
Dia mengatakan bahwa itu resiko kalau di dalam tubuh pemerintah itu gemuk. "Mungkin di dalam konstruksi di dalam pemerintah yang dipimpin pak Jokowi ini, saya pikir bukan sekedar gemuk, tapi sudah obesitas," pungkasnya. [] Emalia
