Tinta Media - Pengamat Politik dan Pemerintahan sekaligus Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menyatakan pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan para mafia minyak goreng.
“Bukan sekedar kalah bahkan terkesan pemerintah ini tidak berdaya berhadapan dengan para mafia minyak goreng sehingga berbulan-bulan urusan minyak goreng tidak selesai,” tuturnya dalam Bincang Bersama Wahyu: Minyak Goreng Harga Pasar, Pemerintah Kalah Pada Mafia? di kanal YouTube Jakarta Qolbu Dakwah.
Ia mengungkapkan sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia semestinya tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng. “Dan pemerintah sebagai penguasa harus menggunakan kekuasaannya untuk menekan para pengusaha untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng,” ungkapnya.
Menurutnya, kemungkinan kebijakan pemerintah ini juga telah didikte oleh para mafia sehingga tidak berhasil untuk menyelesaikannya.
Untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang telah berbulan-bulan ini terlihat olehnya upaya dari pemerintah ini tidak membuahkan hasil, bahkan ujungnya dilemparkan kepada mekanisme pasar.
“Ini menunjukkan pemerintah kita tidak gagah di hadapan para mafia minyak goreng, justru loyo bahkan pula kalah dari para mafia,” ucapnya.
Ia menganggap masih jauh pernyataan janji pemerintah untuk mengungkap nama-nama mafia minyak goreng termasuk untuk menindak tegas. Ia berpikir janjinya diragukan. “Apalagi kalau dikategori ingin menindak tegas para mafia minyak goreng. Saya pikir jauhlah, janjinya diragukan” katanya.
Kritikan Salah Alamat
Ia menanggapi kritikan salah alamat dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menganggap bahwa emak-emaklah penimbun minyak goreng. Karena emak-emak tidak memiliki kekuasaan. “Kalau saya lihat salah alamat, mengkritik emak-emak, mengkritik rakyatnya dalam menanggapi persoalan minyak goreng sebagai penimbun. Mestinya kalau mengkritik itu jangan mengkritik emak-emak, apa salah mereka, apa kekuasaan mereka, tidak ada,” katanya.
Menurutnya kemampuan emak-emak menimbun itu tidak banyak dan dapat diatasi oleh aparat bahkan justru aparat ini digerakkan juga untuk mengecek sejumlah pihak pengusaha, pihak para mafia yang menguasai rantai-rantai distribusi. “Jadi kenapa justru alamat ini diberikan kepada emak-emak atau kepada rakyatnya, sudah rakyat antri susah bahkan ada yang kehilangan nyawa itu malah disalahkan lagi,” tuturnya.
Ia mengkritik pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng dengan menyalahkan rakyatnya. “Nah ini, menurut saya pemerintahan yang buruk. Partai pemerintah yang buruk, dia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng, bahkan berbulan-bulan tidak selesai justru menyalahkan rakyatnya,” kritiknya.
Ia mengkritisi juga kritikan salah alamat dari Ketua Umum PDIP kepada rakyat, kepada emak-emak dengan mengingatkannya untuk mengkritik penguasa, petugas partainya (tanda kutip dia yang menyatakan petugas partai) atau bahkan memerintahkan petugas partainya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Mestinya dia tidak mengarahkan kritiknya kepada emak-emak, tidak mengarahkan kritik kepada rakyat. Mestinya kritiknya diarahkan kepada penguasa, pada presidennya, kepada menterinya atau kepada petugas partainya kalau memang dia sebagai petugas partai. Ini yang harus dia arahkan,” pungkasnya. []Ageng Kartika
