Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky menyatakan bahwa mengkritik penguasa dalam Islam hukumnya wajib. "Dalam Islam, mengkritik (muhasabah) kepada penguasa itu bukan sekedar hak tetapi justru hukumnya wajib," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (6/4/2022).
Menurutnya, mengkritik adalah bagian dari ibadah yang mulia. "Terkategori sebagai ibadah yang mulia. Bahkan jika karena mengkritik/mengoreksi penguasa lalu terbunuh maka ia mati syahid bahkan statusnya sama seperti Hamzah sebagai penghulunya para syuhada," ujarnya.
Kritik atas kebijakan pemerintah yang suka impor, lanjut Wahyudi, perlu segera direalisasikan oleh pemimpin negeri yang sedang memikul amanah dan memiliki segenap kewenangan yang melekat pada dirinya.
Ia menekankan apabila sudah geregetan dan ingin mengkritik pemerintah alangkah baiknya kembali menjadi rakyat biasa. "Jika seorang pemimpin sudah geregetan dan ingin mengkritik pemerintah tapi tak melaksanakan amanah sesuai kewenangannya, maka sebaiknya ia kembali menjadi rakyat biasa saja," jelasnya.
Posisi sebagai rakyat itu, kata Wahyudi, justru punya kewajiban untuk mengkritik pemerintah agar jadi lebih baik. Dalam posisi sebagai rakyat mengkritik itu bisa menjadi ibadah dan amal sholih.
Ia juga menerangkan sosok pemimpin yang baik dan benar dalam pandangan Islam. "Pemimpin yang baik, setiap malam dia merefleksi diri, menghisab diri sendiri tentang apa saja perintah Allah yang tak dikerjakan. Juga menghitung berapa larangan Allah yang justru ia langgar hari itu. Kemudian dia bersujud dan mohon ampunan kepada Allah atas kelalaiannya itu," paparnya.
Terakhir, Wahyudi menegaskan jika seorang pemimpin taat kepada Allah dan menepati janji yang belum terpenuhi maka akan menciptakan sebuah negeri yang penuh keberkahan dan jauh dari musibah.
"Selanjutnya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan menepati semua janji yang belum terpenuhi. Jika pemimpin seperti ini maka akan tercipta negeri yang makmur penuh barokah dan jauh dari musibah," pungkasnya. [] Nur Salamah
