Tinta Media - Perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia belakangan ini sangat massif dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Apalagi sebagai salah satu penyedia CPO terbesar di dunia, pemerintah juga memberikan kemudahan atas penggunaan tanah negara sebagai lahan perkebunan.
Namun, apakah ada korelasi antara luas lahan sawit dengan keuntungan negara? Kebun sawit hanya 10 persen dikelola oleh perusahaan negara, 60 persen dikelola oleh investor, 30 persen dikelola oleh petani plasma yang akan dibeli pula oleh para pengusaha minyak. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sebagian besar pengelola minyak sawit adalah para korporat besar.
Itulah mengapa ketika harga CPO di luar negeri melonjak tinggi, harga minyak goreng di Indonesia justru mengalami kenaikan, bahkan dua kali lipat dari harga sebelumnya yang juga sudah tinggi. Pemerintah membuat operasi pasar dan menggunakan dana APBN untuk melakukan subsidi, alih-alih menekan kebrutalan oligopoli.
Nah, saat ini ada wacana baru yang cukup memberi harapan bagi masyarakat, yaitu dihentikannya kegiatan ekspor CPO yang beberapa waktu lalu membuat suplai di dalam negeri menjadi rendah sehingga harga melonjak tinggi.
Masih ingat tiga langkah perang asimetri?
Pertama, isu sebagai pemantik opini. Isu tentang dihentikannya ekspor minyak goreng sudah digulirkan. Isu ini harus disosialisasikan secara massif bahwa saat ini, rezim telah melakukan langkah strategis untuk menghentikan ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sebisa mungkin, sebagian besar rakyat harus mendengar kabar yang menggembirakan ini.
Kedua, setelah itu diupayakan pengarusutamaan opini, rakyat harus mengira bahwa kebijakan ini adalah upaya yang terlihat membela negeri ini dari cemoohan negara lain karena pengekspor CPO terbesar, tetapi harga minyaknya sangat mahal.
Rezim diopinikan telah melakukan kebijakan yang pro-rakyat, yaitu menghentikan ekspor CPO agar suplai minyak goreng melimpah sehingga harga menjadi murah. Harapannya, rakyat senang dengan janji ini sehingga semakin mencintai rezim dengan opini palsu tersebut.
Ketiga, ketika rakyat sudah termakan pengarusutamaan opini, tinggal melaksanakan agenda tersembunyi. Namun, rakyat yang sudah terlanjur mencintai rezim tidak akan banyak melakukan tuntutan atas penipuan yang telah dilakukan. Bahkan, mereka yang sudah cinta buta akan meradang terhadap kritik yang ditujukan pada kebijakan junjungannya.
Padahal, sesungguhnya ada tujuan yang sedang disembunyikan oleh rezim dari pandangan masyarakat umum. Rezim kemungkinan akan mengalokasikan CPO ke Pertamina untuk dibuat energi terbarukan, yaitu bio diesel yang memiliki demand tinggi di pasar luar negeri.
Lagi-lagi korporat dan rezim akan diuntungkan dan masyarakat hanya akan menerima janji palsu yang akan dipenuhi dengan solusi palsu pula. Hal ini sudah terjadi berulang kali dan akan terus berulang lagi. Lalu sampai kapan?
Oleh: Trisyuono Donapaste
Sahabat Tinta Media
Namun, apakah ada korelasi antara luas lahan sawit dengan keuntungan negara? Kebun sawit hanya 10 persen dikelola oleh perusahaan negara, 60 persen dikelola oleh investor, 30 persen dikelola oleh petani plasma yang akan dibeli pula oleh para pengusaha minyak. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sebagian besar pengelola minyak sawit adalah para korporat besar.
Itulah mengapa ketika harga CPO di luar negeri melonjak tinggi, harga minyak goreng di Indonesia justru mengalami kenaikan, bahkan dua kali lipat dari harga sebelumnya yang juga sudah tinggi. Pemerintah membuat operasi pasar dan menggunakan dana APBN untuk melakukan subsidi, alih-alih menekan kebrutalan oligopoli.
Nah, saat ini ada wacana baru yang cukup memberi harapan bagi masyarakat, yaitu dihentikannya kegiatan ekspor CPO yang beberapa waktu lalu membuat suplai di dalam negeri menjadi rendah sehingga harga melonjak tinggi.
Masih ingat tiga langkah perang asimetri?
Pertama, isu sebagai pemantik opini. Isu tentang dihentikannya ekspor minyak goreng sudah digulirkan. Isu ini harus disosialisasikan secara massif bahwa saat ini, rezim telah melakukan langkah strategis untuk menghentikan ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sebisa mungkin, sebagian besar rakyat harus mendengar kabar yang menggembirakan ini.
Kedua, setelah itu diupayakan pengarusutamaan opini, rakyat harus mengira bahwa kebijakan ini adalah upaya yang terlihat membela negeri ini dari cemoohan negara lain karena pengekspor CPO terbesar, tetapi harga minyaknya sangat mahal.
Rezim diopinikan telah melakukan kebijakan yang pro-rakyat, yaitu menghentikan ekspor CPO agar suplai minyak goreng melimpah sehingga harga menjadi murah. Harapannya, rakyat senang dengan janji ini sehingga semakin mencintai rezim dengan opini palsu tersebut.
Ketiga, ketika rakyat sudah termakan pengarusutamaan opini, tinggal melaksanakan agenda tersembunyi. Namun, rakyat yang sudah terlanjur mencintai rezim tidak akan banyak melakukan tuntutan atas penipuan yang telah dilakukan. Bahkan, mereka yang sudah cinta buta akan meradang terhadap kritik yang ditujukan pada kebijakan junjungannya.
Padahal, sesungguhnya ada tujuan yang sedang disembunyikan oleh rezim dari pandangan masyarakat umum. Rezim kemungkinan akan mengalokasikan CPO ke Pertamina untuk dibuat energi terbarukan, yaitu bio diesel yang memiliki demand tinggi di pasar luar negeri.
Lagi-lagi korporat dan rezim akan diuntungkan dan masyarakat hanya akan menerima janji palsu yang akan dipenuhi dengan solusi palsu pula. Hal ini sudah terjadi berulang kali dan akan terus berulang lagi. Lalu sampai kapan?
Oleh: Trisyuono Donapaste
Sahabat Tinta Media
