Tinta Media - Terkait demo masak tanpa minyak goreng sebagai solusi problem minyak goreng yang diadakan oleh PDI Perjuangan, Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menilai tidak nyambung dengan masalah yang tengah dihadapi.
“Masalah bangsa apa, solusinya apa, tidak nyambung. Demo masak tak perlu partai, cukup emak-emak kelas RT atau RW sudah bisa melakukannya,” tuturnya kepada Tinta Media, Senin(28/3/2022).
Seperti disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat (Minggu 27/3/2022) bahwa demo masak akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin (28/3/2022) pukul 13.30 WIB.
Sastrawan politik ini beranggapan, demo ini diselenggarakan kemungkinan hanya untuk menutupi rasa malu Ketumnya, atas komentar yang tak berempati perihal kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.
“Mungkin saja ini hanyalah cara PDIP menutup malu Ketumnya Megawati, yang sebelumnya banyak disemprot emak-emak akibat komentar tak berempati terkait mahal dan langkanya minyak goreng,” ujarnya.
Operasi pasar minyak goreng yang sebelumnya dilakukan PDIP, merupakan upaya bermain citra. Menyeret nama PDIP dan partai PSI pada masalah kelangkaan minyak goreng. Seperti diketahui sebanyak 10 ton minyak goreng dibagikan oleh PDIP, sedangkan PSI menggelar pasar murah. "Lah itu minyak 10 ton darimana? Dari menimbun?” sindir Khozi.
Menurutnya, solusi yang ditawarkan PDIP tidak jelas, padahal sebenarnya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng juga tanggung jawab PDIP sebagai partai berkuasa, dan Presiden Jokowi adalah petugasnya.
“Alih-alih menyelesaikan masalah dengan menegur petugas partainya yang tidak becus mengurusi minyak goreng, malah sibuk mau demo masak tanpa minyak goreng,” kilahnya.
“Mungkin nanti makanan seperti keripik, kerupuk, gorengan dan sejenisnya cukup direbus saja. Mungkin penjual nasi pecel lele, bebek Madura, cukup direbus saja,” sindirnya lagi.
Meski menurutnya tak elok jika PDIP bersikap oposisi dalam masalah minyak goreng, namun tidak etis jika berkomentar tak pantas terkait minyak goreng.
Dijelaskannya pula, sebagai partai berkuasa, Ketua DPR dari PDI-P, Presiden dari PDI-P, harusnya untuk mengatasi masalah minyak goreng, mesin politiknya yang di DPR maupun di eksekutif digunakan.
“Partai mestinya gunakan mesin politiknya, baik di DPR maupun eksekutif untuk mengatasi minyak goreng. Apalagi, PDI-P partai berkuasa. Ketua DPR dari PDI-P, Presiden dari PDI-P, kurang apalagi?” tegasnya.
“Kalau cuma bikin demo masak, udah ganti aja PDI-P jadi panitia pengurus gizi di posyandu. Gak usah koar-koar masalah politik lagi,” tandasnya. []Sarie Rahman
