Tinta Media - Kalau mengacu ke Media Internasional "Global Petrol Prices" edisi 14 Maret 2022, terlihat tarip listrik rumah tangga di Malaysia hanya USD 5,3 cent per kWh. Sedang tarip rumah tangga kita sudah USD 10,1 cent per kWh (padahal masih disubsidi Rp 200,8 triliun pada 2020, baca Repelita Online 8 Nopember 2020).
Artinya tarip listrik PLN (sbg "EO Listrik") sudah dua kali lipat tarip listrik di Malaysia.
Mengapa demikian ? Jawabnya, karena terjadi perbedaan System kelistrikan antara Malaysia dan Indonesia !
I. MALAYSIA MASIH TERAPKAN
"SINGLE BUYER SYSTEM"
Yaitu sebuah System Ketenagalistrikan dimana TNB singkatan dari Tenaga Nasional Berhard (PLN nya Malaysia) masih sebagai satu satu nya perusahaan pelayanan publik ("Public Utilities") dibidang kelistrikan milik Negara Malaysia yang ber Ideologi Etatisme/Ta'jul Furudz bukan Kapitalis-Liberal seperti kelistrikan di Indonesia !
Di Malaysia sama dengan Indonesia, yaitu memberikan kesempatan kepada pembangkit swasta IPP ("Independent Power Producer") ikut dalam penyediaan listrik di Malaysia. Namun disetiap pembangkit IPP, saham TNB/Negara masih mayoritas atau minimal 51%.
Berbeda yang terjadi di Indonesia, mayoritas saham dikuasai Aseng/Asing sedang toh kalau ada saham PLN paling hanya sekitar 30%. Bahkan IPP seperti PLTU 1000 MW Celukan Bawang (Bali) dikuasai penuh China Huadian, Jawa 7 (Banten) 2.000 MW dikuasai China Shenhua (ada saham PLN PJB tetapi hanya 30%), PLTU Batang 2.000 MW dikuasai Adaro (milik Boy Tohir ) serta Java Power dan Itechu (Jepang), PLTU Cilacap 600 MW ( 51% Saham mayoritas China bernama Sumber Segara Prima dan PLN PJB 49%). Dan masih banyak lagi tetapi PLN nyaris tidak berperan.
Dalam "Single Buyer System" ini, TNB menjadi pembeli tunggal listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit2 IPP tadi. Kemudian listrik di salurkan melalui jaringan Transmisi, Distribusi, Ritail dan masuk kerumah , hotel, mall, pabrik, tempat wisata dll. Intinya dari hulu sampai hilir masih dalam penguasaan TNB. Artinya tidak terjadi pemecahan fungsi ("Unbundling") secara vertikal/fungsional ! Tegasnya semua masih dibawah komando TNB !
Sedang di Indonesia, sebelum tahun 2010 , PLN masih menerapkan "Single Buyer System" meskipun pembangkit IPP sudah banyak dikuasai Asing. Dalam posisi seperti ini PLN masih disebut sebagai PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan) yang bersandar kepada UU No 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, karena UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan yang baru, dibatalkan oleh MK pada 15 Desember 2004. Namun pada akhir 2009 terbit UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan terbaru ( yang super liberal) disertai masuknya Dahlan Iskan (yang super liberal juga). Dan mulai 2010 DIRUT PLN Dahlan Iskan menjual asset PLN disisi Ritail seperti komplek SCBD, Central Park, Pantai Indah Kapuk , Meikarta secara "bulk"/curah/"Whole sale market" ke Taipan 9 Naga spt Tommy Winata, Trihatma, James Riady. Sedang untuk yang "recehan" dia mendirikan pabrik "Token" bersama Taipan2 itu dan menjual "voucher" nya lewat Alfamart , Indomart, serta gerai gerai recehan yang lain. Dengan demikian, disisi Pembangkit sudah dikuasai Aseng/Asing, sedang disisi Ritail sudah dikuasai Dahlan Iskan dan Taipan 9 Naga. Sehingga saat ini PLN hanya tinggal memiliki jaringan Transmisi dan Distribusi ! Itupun Distribusi akan terkena program Subholding dan akan di IPO kan dan diyakini akan jatuh ke Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga juga. Sedang Transmisi masih dipertahankan guna mengendalikan kelistrikan dengan cara Subsidi. Tetapi inipun dipastikan akan dibuat Subholding Transmisi pada ujung kekuasaan Jokowi, dan selanjutnya akan terjadi mekanisme Kompetisi Penuh (MBMS = Multy Buyer and Multy Seller ) System dimana tarip tidak bisa dikendalikan Negara, dan setiap saat bisa berubah, dan bahkan "melejit" seperti terjadi di Kamerun 1999 - 2000.
II. INDONESIA SUDAH MASUK KE "MBMS" TAPI DI TAHAN DENGAN SUBSIDI.
Dengan dijualnya Ritail PLN oleh Dahlan Iskan mulai 2010, maka PLN tidak bisa lagi kendalikan Pembangkit dan Ritail. Padahal komponen biaya produksi ditentukan oleh dua instalasi ini. Sedang Transmisi dan Distribusi yang masih dikuasai PLN saat ini, hanya berfungsi sebagai "kuli panggul" yang membawa stroom dari Pembangkit ke Ritail dan masuk ke rumah konsumen, pabrik, hotel dll.
Artinya dengan situasi diatas, Indonesia sudah masuk ke "Multy Buyer and Multy Seller" (MBMS) System (Bukan "Single Buyer" lagi seperti Malaysia) . Namun masih ditahan dengan "gelontoran" subsidi !
III. GEJALA PELEPASAN SUBSIDI
Bisa jadi Pemerintah sudah tidak tahan lagi menggelontorkan subsidi listrik (yang indikasinya cuma jadi bancakan Oligarkhi "Peng Peng"). Dan beberapa hari ini di tengarai Ditjen Gatrik - ESDM sudah mulai melakukan propaganda "subsidi langsung" dengan alasan agar tepat sasaran ! Artinya sebentar lagi tarip listrik akan naik ! Sementara strategi "subsidi langsung" hanya merupakan modus untuk meringankan beban Rezim ! Lagi pula siapa yang mau lakukan pengecekan subsidi langsung itu benar dilakukan atau tidak ? Semua di indikasikan hanya "modus" Kapitalis seperti BLT, BLSM, Kartu ini , Kartu itu, yang semua itu disertai dengan pengerahan media secara besar besaran guna menutupi kebohongan !
IV. KESIMPULAN :
Kelistrikan akhirnya jadi bancakan Komunis (di sisi Pembangkit) dan Kapitalis (cara2 Subsidi langsung yang di indikasikan "hoax").
Serta hanya jadi bancakan Oligarkhi "Peng Peng" seperti Luhut BP, Erick Tohir, JK , Dahlan Iskan and their gang !
Dan sebelum lebaran 2022 tarip listrik dipastikan akan naik. Padahal saat ini saja, tarip listrik Rumah Tangga Indonesia sebesar USD 10,1 cent per kWh > tarip Malaysia USD 5,3 cent per kWh ( sumber Global Petrol Prices 14 Maret 2022).
Ini semua akibat kelistrikan yang sudah di kendalikan Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga !
JAKARTA, 19 MARET 2022.
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
