Tinta Media - Politisi Partai Golkar Andi Sinulingga dan Politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution mempersoalkan wacana tunda Pemilu yang diaminkan Jokowi sebagai bagian dari Demokrasi. Keduanya lalu mengusulkan sistem Khilafah jika Pemilu ditunda. Bahkan, keduanya mendapuk Jokowi menjadi Sultan atau Khalifah yang pertama.
Penulis yakin, pandangan keduanya hanyalah berangkat dari kekecewaan terhadap penundaan Pemilu yang disetujui Jokowi. Padahal, semua juga tahu motif dibalik penundaan adalah untuk menambah usia kekuasaan Jokowi.
Namun, usulan pembentukan Khilafah dengan mengubah UUD 1945 termasuk mengusulkan Jokowi sebagai Khalifahnya, adalah pemikiran yang perlu diluruskan, mengingat :
*Pertama,* tegaknya Khilafah itu disebabkan wujudnya akad ba'it yang syar'i antara umat dengan Khalifah. Akad seperti ini membutuhkan komitmen yang ridlo dan ikhtiar, bukan bai'at dengan paksaan.
Realitas bai'at juga hanya wujud dengan dukungan ahlun nusyroh. Dalam akad seperti ini, tidak diperlukan aktivitas mengubah UUD 1945, sebab hak tabbani (adopsi) hukum dan perundang-undangan ada pada Khalifah.
Setelah dibaiat dan resmi menjadi Khalifah, barulah Khalifah mengadopsi dustur (konstitusi) dan Qanun (UU) untuk mengelola pemerintahan dan kekuasaan. Adopsi hukum ini harus diistimbath dari al Qur'an dan As Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa Ijma' Sahabat dan Qiyas.
*Kedua,* untuk menjadi seorang Khalifah syaratnya adalah : *Muslim, berakal, laki-laki, merdeka, dewasa, adil, dan memiliki kemampuan untuk mengemban tugas-tugas kekhilafahan. Syarat ini sifatnya kumulatif, wajib dipenuhi semuanya.*
*Jokowi tak memenuhi syarat sebagai calon Khalifah.* Jokowi tidak merdeka, dan lebih dikendalikan oleh oligarki. Orang yang tidak merdeka, tidak dapat dijadikan Khalifah. Bagaimana mau mengurusi urusan kaum muslimin, jika dirinya berada pada kendali oligarki ?
Jokowi juga tidak paham tugas-tugas kekhilafahan yang wajib menerapkan syariat Islam secara kaffah serta mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Orang yang tidak paham tugas-tugas kekhilafahan, bagaimana mungkin akan amanah mengemban sistem Khilafah ?
Jokowi juga tidak memiliki sifat adil, padahal seorang Khalifah harus adil. Jokowi lebih Mashur dengan kebohongan, ingkar dan pengkhianatan.
Dengan penjelasan tersebut, maka Jokowi tak layak dan tak mungkin lolos menjadi Khalifah. Dalam hal ini, usulan Jokowi menjadi Sultan atau Khalifah, tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaiknya, daripada sibuk diskusi tunda Pemilu atau melanjutkan Pemilu, kenapa tidak lebih baik umat Islam fokus berjuang menegakkan Khilafah ? Perjuangan penegakan Khilafah, akan menjadi solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
