Tinta Media - Direktur Pamong Institute, Wahyudi al-Maroky mempertanyakan pihak mana yang paling diuntungkan jika pemilu 2024 ditunda.
"Jika pemilu 2024 ditunda, siapa yang paling diuntungkan, apakah para politisi, para pebisnis atau rakyat?" tuturnya dalam press rilis yang diterima oleh Tinta Media, Rabu (02/03/2022).
Ia memberikan empat catatan penting terkait wacana penundaan pemilu tersebut. "Dalam masalah tersebut, penulis memberikan 4 (empat) catatan penting," ujarnya.
Pertama, jika pemilu dimundurkan maka para politisi akan mendapat banyak keuntungan (benefit politik). "Para politisi akan meraih benefit politik yang besar. Mereka mendapatkan perpanjangan waktu untuk bisa mempertahankan kursi kekuasaannya. Tak perlu keluar keringat untuk ikut pesta demokrasi dan menjalani prosesnya yang melelahkan. Termasuk harus bersaing dengan sesama politisi dan harus kampanye untuk merebut kursi kekuasaanya," bebernya.
Kedua, apabila pemilu jadi dimundurkan maka para politisi mendapatkan benefit ekonomi yang melimpah ruah. "Jika pemilu dimundurkan maka para politisi jelas mendapat untung beliung. Mereka mendapat benefit ekonomi berlipat ganda. Pertama, mereka tidak perlu keluar uang untuk ikut pesta demokrasi. Kedua, dengan perpanjangan masa jabatan, mereka justru bisa mendapatkan benefit ekonomi yang banyak. Berbagai hak keuangan, tunjangan, honor, uang rapat dan lain-lain. Semua bisa terus mengalir deras masuk ke kantong mereka," paparnya.
Ketiga, jika pemilu ditunda terdapat benefit sosial yang sangat menggiurkan bagi para politisi. "Jika saja posisi jabatan kekuasaan politik itu diperpanjang maka para politisi masih bisa mendapatkan berbagai fasilitas. Selain fasilitas dinas maka ada benefit lain yang tak kalah menggiurkan. Di sana ada benefit sosial dan ada akses jaringan ke pihak lain karena posisinya sebagai pejabat publik. hal tersebut tak mungkin didapatkan jika sudah tak menjabat lagi," terangnya.
Keempat, ada benefit untuk rakyat. "Jika pemilu ditunda benefit untuk rakyat adalah tidak dibuat gaduh oleh para politisi yang mengumbar janji baru, meski banyak yang tak ditepati. Peluang untuk ingkar janji politik jadi lebih sempit. Kedua, rakyat tidak dipaksa gembira dengan pesta demokrasi yang mahal lalu beban pajak dan pungutan lainnya dibebani ke rakyat. Termasuk beban harga kebutuhan yang kian mahal," jelasnya.
Ia menegaskan meskipun ada benefit untuk rakyat, tetap saja kerugian yang banyak harus diterima oleh rakyat.
"Namun ada banyak juga kerugian buat rakyat. Salah satu peluang perubahan pemimpin dan ekonomi jadi tertutup. Akibatnya penderitaan semakin panjang juga. Yang sekarang miskin dan jauh dari akses kekuasaan semakin panjang penderitaan. Kelompok oposisi dan aktifis yang dibenci dan dimusuhi rezim juga semakin lama tertindas. Pemulihan ekonomi juga makin belum jelas. Berbagai kekayaan alam yang dikuasai asing juga makin panjang penguasaanya," pungkasnya.[] Nur Salamah
