Tinta Media - Luhut Binsar Pandjaitan, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi mengatakan bahwa sektor pelayanan kesehatan akan siap menghadapi masalah melonjaknya wabah akibat varian Omicron. Namun, ia tetap menekankan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan untuk memungkinkan penekanan laju penularan wabah.
Dalam konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM, Luhut menegaskan kembali bahwa pemerintah telah mempersiapkan sistem kesehatan yang mampu untuk menghadapi Omicron ini, Republika.co.id, (Ahad/16/1).
Telah diprediksi bahwa kasus varian Omicron di Indonesia akan memuncak pada pertengahan Februari hingga awal Maret nanti. Ini diperoleh dari data perkembangan kasus Covid-19 di Afrika Selatan sesuai dengan prediksi yang dikemukakan oleh Luhut.
Perkembangan virus ini memang makin menunjukkan peningkatan penyebarannya. Pemerintah harus lebih waspada dalam menghadapi virus jenis Omicron ini dan tidak hanya bergantung pada ketersediaan obat-obatan dan protokol kesehatan semata.
Apalagi, kebijakan di sektor kesehatan nampaknya tidak sejalan dengan kebijakan sektor ekonomi. Adanya tempat-tempat wisata sebagai langkah untuk menunjang perekonomian malah memicu terjadinya kerumunan yang akan mempercepat penyebaran wabah. Adanya pencabutan pelarangan warga negara asing masuk ke indonesia, lebih memungkinkan terjadinya penularan. Namun, pemerintah malah beranggapan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian. Padahal, ini akan menyebabkan potensi penyebaran virus Omicron semakin besar.
Penanganan yang salah sejak dini atas pandemi menjadikan permasalahan yang dihadapi semakin berlarut-larut. Bukannya memulihkan masalah ekonomi, justru semakin menambah anggaran negara untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga menggangu arah kemajuan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keamanan.
Samarnya jalan terang dalam menangani virus menjadi biang kesempitan hidup yang mengarah pada banyaknya terjadi tindakan kejahatan. Hal ini jelas menambah keresahan.
Inilah penanganan pandemi ala sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan belaka. Bahkan, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan yang dirasakan masyarakat di kala pandemi. Negara tak lagi fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Seharusnya negara melindungi kesehatan rakyat dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi selama masa pandemi. Akan tetapi, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang kebijakannya sarat akan kepentingan para kapitalis.
Nampak bahwa kesiapan pemerintah dalam menangani masalah pandemi ini hanya sebatas pencegahan penularan virus secara meluas, bukan pada menghalangi penularan virus dengan melakukan tindakan preventif awal, yakni menutup jalur antar negara dan pembatasan daerah agar jelas mana daerah yang berdampak dan mana yang bersih dari virus. Dengan begitu, pemerintah mampu memetakan fokus daerah yang ditangani tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan, baik ekonomi, sosial maupun pendidikan.
Karena itu, manusia membutuhkan sistem yang mumpuni dan mampu bertahan di tengah wabah yang mengganas. Sistem ini adalah sistem Islam yang datang dari Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta. Dalam memutuskan segala perkara, sistem ini senantiasa berlandaskan pada apa yang telah Allah Swt. tetapkan.
Wabah penyakit ini merupakan masalah kesehatan, maka pertimbangan utama dalam kebijakan harusnya lebih memperhatikan masalah kesehatan, bukan ekonomi.
Islam mempunyai beberapa cara dalam melakukan penanganan wabah. Sejak awal, pemerintah dalam sitem Islam akan melakukan tindakan pemisahan antara orang sehat dengan orang yang sakit. Pemerintah juga akan memberlakukan tes kesehatan untuk menjamin pengobatan rakyat yang terjangkit wabah hingga sembuh secara gratis. Kemudian pemerintah juga akan melakukan _lockdown_ pada daerah yang terkena wabah sehingga dapat menekan laju penyebaran wabah. Dengan begitu, daerah yang tidak terinfeksi wabah tetap bisa menjalankan roda kehidupan secara normal sebagaimana biasanya, tanpa rasa was-was akan tertular.
Hal ini akan membuat pemerintah lebih fokus pada penangan daerah yang terkena wabah dengan menjamin semua kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan mereka.
Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak akan menzalimi masyarakat, termasuk tenaga medis atau instansi kesehatan. Pemerintah juga akan mendukung serta menjamin pendanaan dalam hal penelitian dan riset dalam pengembangan obat-obatan/vaksin sesuai dengan wabah penyakit yang ada.
Semua mekanisme ini ditopang oleh sistem keuangan negara Islam (khilafah) yang berbasis baitul mal, bukan sistem keuangan ribawi sebagaimana sistem kapitalisme saat ini sehingga negara tidak akan bergantung terus-menerus pada negara kapitalis asing.
Istimewanya, dorongan iman dan ketakwaan setiap warga negara khilafah menjadi hal yang paling berharga sehingga rakyat akan taat kepada pemimpin negara, termasuk ketaatan dalam menggunakan protokol kesehatan. Sebab, rakyat ingin mendapatkan pahala dalam menjalankan ketaatan kepada penguasa yang amanah dalam menjalankan perintah Allah Swt.
Wallahua'lam bissawab.
Oleh: Erna Nuri Widiastuti, S.Pd.
Aktivis
