Tinta Media - Perihal proposal Khilafah sebagai alternatif sistem, Sastrawan politik Ahmad Khozinudin menilai, tawaran proposal Agung Wisnu Wardana lebih jujur ketimbang tawaran diskursus Khilafah dari politisi Demokrat dan Golkar.
“Proposal Khilafah yang ditawarkan oleh Bung Agung Wisnu Wardana berangkat dari kepahaman atas realitas masalah yang mendera negeri ini. Agung lebih jujur menawarkan Khilafah sebagai alternatif sistem, ketimbang politisi Demokrat dan Golkar yang menawarkan diskursus Khilafah hanya karena kekesalan kepada Presiden Jokowi yang menyetujui wacana penundaan Pemilu,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (10/3/2022).
Ahmad mengungkapkan, tak hanya Agung yang mengajukan usulan pergantian sistem, di tengah gempitanya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, politisi Golkar Andi Sinulingga dan politisi Demokrat Syarial Nasution, keduanya sama-sama mengusulkan pergantian sistem pemerintahan menjadi Khilafah dengan argumen berbeda, namun sama-sama mendapuk Presiden Jokowi sebagai Khalifahnya.
“Andi mengusulkan agar amandemen UUD 1945 dilakukan untuk mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem kekhilafahan Indonesia dengan Jokowi sebagai Sultan atau Khalifah pertamanya. Setelah sebelumnya politisi Demokrat Syahrial Nasution juga menyampaikan usulan senada pada saat mengkritik penjelasan Presiden perihal penundaan pemilu bagian dari Demokrasi,” bebernya.
“Meski berbeda argumentasi, keduanya sama-sama mengusulkan sistem Khilafah, dan mendapuk Presiden Jokowi sebagai Khalifahnya” ungkapnya.
Namun, diantara usulan khilafah yang disampaikan, menurut Ahmad, hanya usulan Agunglah yang lebih kongkrit, dan tidak sekedar usulan, pada saat aktivis 98 ini mengkritik beberapa kebijakan zalim turunan ideologi kapitalisme sekuler, Agung juga menawarkan solusi sistem Khilafah. “Sebenarnya, usulan Khilafah yang lebih kongkrit adalah apa yang pernah disampaikan oleh Agung Wisnu Wardhana,” ucapnya.
Karena menurut Ahmad, selama ini solusi yang ditawarkan sejumlah kalangan hanya solusi tambal sulam dari sistem rusak kapitalisme. “Adapula, yang hanya sibuk menawarkan sosok tanpa memiliki ide tentang bagaimana menata masa depan bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Ahmad beranggapan tawaran Agung ini demi tercapainya Indonesia yang barokah, untuk Indonesia yang lebih Rahmah, untuk cinta yang mendalam pada tanah air. “Bahkan, Bung Agung juga menawarkan kepada Presiden Joko Widodo jika memiliki keberanian, untuk mengambil proposal ini,” ucap Ahmad.
Proposal Khilafah Agung Wisnu Wardana
Menurutnya, beberapa gagasan penting yang disampaikan Agung saat Pers Conference bersama KPAU, setelah proyek IKN yang memiliki problem pembangunan yang kapitalistik, dikritik Agung.
Pertama, dengan pola sesuai syariah Islam, sistem kepemilikan (property) akan di tata ulang oleh Khilafah. Semua konsesi tambang dikembalikan pada pemilik yaitu rakyat. Semua konsesi mineral, batubara dan minyak, kembalikan kepada rakyat. “Dalam Islam harta ada tiga kategori yaitu kepemilikan umum (public property/al milkiyarul ammah), harta yang terkategori milik negara (State Property/al Milkiyatul Daulah) dan milik Pribadi (Private Property/al Milkiyatul Fardiyah). Seluruh pengelolaannya harus sejalan dengan syariah,” ungkapnya.
“Semua barang yang masuk kategori milik umum (al milkiyatul ummah) haram hukumnya jika dikuasai dan dimiliki individu, swasta, apalagi asing, aseng. Asing bagaimana ? asing diminta untuk pulang,” imbuhnya.
Ahmad beranggapan bahwa dalam konteks pemimpin berani itulah Agung menawarkan solusi berani, menerapkan Islam dalam pengelolaan pertambangan, baik mineral, minyak dan batubara, karena hanya pemimpin yang berani dapat melakukan semua kebijakan seperti ini.
Kedua, Khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam yaitu dengan dipastikannya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat individu per individu baik sandang, pangan dan papan, baik yang bersifat kolektif berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, serta mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier setiap individu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan life style tertentu dimana dirinya tinggal. “Politik ekonomi Islam ini rinciannya dapat dibaca dalam kitab Nidzamul Iqtisodi Fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) Karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani atau dalam kitab As Siyasah Al Iqtishodiyah al Mutsla (Politik Ekonomi Islam yang agung) Karya Abdurahman al Maliki,” tuturnya.
“Agung menegaskan bahwa dalam doktrin Islam, pendidikan kesehatan dan keamanan harus gratis. Bukan dengan konsep asuransi sebagaimana diterapkan pemerintah dalam sistem BPJS, yang memungut iuran dari rakyat,” ucapnya.
Ahmad memastikan, jika Indonesia menerapkan sistem Khilafah, negara akan surplus penerimaan sebesar Rp. 900 Triliun setiap tahunnya, dan pendapatan ini jelas tanpa hutang, tanpa pajak. Hal tersebut mengacu pada hitungan Prof.Fahmi Amar dalam ilustrasi APBN Khilafah .“Bagaimana mungkin? Sangat mungkin,” tegas Ahmad.
Ketiga, Khilafah menawarkan untuk menghapus ekonomi non riil termasuk sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Menghapus segala ekonomi yang berbasis riba, yang menimbulkan berbagai kemudharatan. “Negara berkonsentrasi pada sektor riil, produksi barang dan jasa, serta menghilangkan riba dari roda perekonomian,” ujarnya.
Keempat, dengan menerapkan mata uang berbasis Dinar(emas) dan Dirham (perak) Khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika serikat. “Juga mengakhiri potensi dominasi Yuan China,” tegasnya.
“Itulah, empat poin utama pendapat dan pandangan Bung Agung Wisnu Wardhana. Hal ini disampaikan saat Pres Comference bersama KPAU, setelah dia mengkritik proyek IKN yang memiliki problem pembangunan yang kapitalistik,” ungkap Ahmad.
Ia menilai, gagasan penting ini perlu didiskusikan dan dilakukan pembahasan yang lebih rinci. “Agar bangsa ini memiliki solusi alternatif yang lebih paradigmatif,” pungkasnya.[] Sarie Rahman
